Anggota Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji menyebut pajak tidak hanya menjadi sumber utama penerimaan negara, tetapi juga instrumen penting untuk mendistribusikan kesejahteraan. Karena itu, praktik pengenaan pajak harus berjalan adil, progresif, dan terbebas dari kebocoran.
Sarmuji yang juga Sekjen Partai Golkar ini menegaskan, di banyak negara pajak dirancang progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Sementara masyarakat dengan penghasilan di bawah batas tertentu dibebaskan dari kewajiban pajak melalui mekanisme Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Orang Barat mengatakan, dua hal yang pasti dalam hidup adalah kematian dan pajak. Karena itu, penerimaan negara dari pajak harus diamankan betul. Presiden saat ini berusaha keras mengamankan sisi penerimaan negara agar tidak bocor sebelum dibelanjakan,” ujar Sarmuji dalam Podcast Jurnalisik Inilah.com bertema Inilah80: Merdeka Dulu, Mandiri Kemudian, dikutip Senin (18/8/2025).
Dia menyebut, persoalan kebocoran pajak masih terjadi, hal itu akibat dari praktik kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak. “Yang mestinya pajak Rp2 miliar, bisa saja karena kongkalikong hanya disetorkan Rp1 miliar. Sisanya masuk ke kantong pribadi. Ini yang sedang diperangi, dan itu memungkinkan sekali,” kata dia.
Sarmuji menambahkan, pengawasan penerimaan pajak menjadi pekerjaan besar pemerintah saat ini. Adapun setelah penerimaan negara dibelanjakan, pengawasan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau sudah dibelanjakan aman itu sudah menjadi tugas pekerjaan sehari-hari polisi, KPK, Jaksa. Tapi kalau dari sisi penerimaan negara sebelum dibelanjakan memang PR besar yang sekarang ini lagi digarap oleh Presiden,” ucapnya.
Pajak Tinggi
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani mengatakan bahwa ciri-ciri negara bisa runtuh jika membebani rakyat dengan pajak yang terlalu tinggi. Namun, negara yang makmur justru ditandai dengan pajak rendah dan masyarakat sejahtera.
Dia mencontohkan, Presiden Prabowo yang mengambil alih lahan-lahan ilegal seperti perkebunan sawit yang tak membayar pajak bertahun-tahun. Justru berbanding terbalik dengan rakyat yang harus dibebankan pajak.
“Contoh kita apresiasi pak Prabowo yang mengambil alih lahan-lahan Ilegal, kebun sawit. Ada 6 tahun, 7 tahun mereka gk bayar pajak sama sekali. Seharusnya itu yang dikejar,” tutur dia.
“Sekarang ini malah baru beli rumah, beli mobil. Beli mobil sudah engga mampu lagi, dia jual kena pajak lagi. Karena uang sedikit, beli motor kena pajak lagi. Pola seperti itu menurut saya semaksimal mungkin dikurangi beban seperti tadi. Tapi kalau korporasi besar itu harus di kejar,” tegasnya.
*Saksikan Podcast Jurnalisik Inilah.com selengkapnya di sini