Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono angkat bicara soal status Adies Kadir usai dinonaktifkan dari DPR. Dia mengatakan, bahwa Adies Kadir masih berstatus sebagai salah satu pimpinan partai.
“Ya, itu kan hal yang terpisah kan ya. Jadi kalau itu Pak Adies tetap sebagai salah satu pimpinan di Golkar,” ujar Dave kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Lebih lanjut, Dave menjelaskan bahwa Adies Kadir masih menjadi bagian dari DPP Partai Golkar yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik.
“Pak Adies Kadir masih tetap kader Golkar,” kata dia.
Meski masih menjadi sebagai salah satu pimpinan DPR, namun Dave belum mengetahui status Adies Kadir di DPR usai dinonaktifkan.
“Saya belum tahu kalau itu. Itu sudah harus tanya langsung ke pimpinan,” tegas dia.
Sebagai informasi, Partai Golkar ikut menonaktifkan kadernya, Adies Kadir dari keanggotaan DPR RI imbas aksi penolakan masyarakat terhadap tunjangan anggota dewan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangan resminya kepada inilah.com.
“Berdasarkan pertimbangan itu, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ucap Sarmuji di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Golkar kata Sarmuji, menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ketika mereka memperjuangkan aspirasi
“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan, yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” katanya.
Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir sempat mengungkapkan bila para anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah dinas senilai Rp50 juta per bulan. Namun belakangan, ia mengoreksi pernyataannya dengan menyebut tidak ada kenaikan tunjangan sama sekali.