Kepala Pusat Makroekonomi Indef Rizal Taufiqurrahman menilai, isu tunjangan DPR yang memantik kritik publik, harus dilihat dalam kerangka keadilan fiskal dan sensitivitas kebijakan.
“Argumen efisiensi memang kerap dijadikan alasan, bahwa tunjangan tunai lebih hemat dibanding rumah dinas. Namun, dalam logika ekonomi publik, efisiensi anggaran tidak boleh menafikan rasa keadilan,” papar Rizal di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dia bilang, ketika sebagan besar rakyat Indonesia menghadapi tekanan harga, daya beli melemah dan ruang fiskal semakin ketat, keputusan memberi fasilitas tambahan bagi kelompok elite, justru menimbulkan kesan tidak peka dan kontra-produktif terhadap semangat representasi rakyat.
“Masalah lain adalah akuntabilitas. Klaim bahwa sebagian tunjangan itu mengalir kembali ke konstituen, tanpa mekanisme transparan hanya akan memperlebar jurang kepercayaan publik,” ungkapnya.
Di berharap, DPR tidak bisa sekadar melontarkan argumen normatif, namun harus menunjukkan bukti nyata bagaimana dana itu, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Tanpa transparansi, publik akan menganggap tunjangan ini sebagai privilese politik yang menegaskan citra DPR, sebagai lembaga yang jauh dari denyut ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Dari perspektif kebijakan fiskal, menurut Rizal, alokasi dana semestinya diarahkan ke sektor dengan dampak sosial lebih luas. Semisal, subsidi pendidikan, kesehatan, hingga UMKM yang memiliki multiplier effect nyata.
“Dalam kondisi APBN yang terbatas, penggunaan anggaran untuk kenyamanan politik justru melemahkan efektivitas belanja negara. Di sinilah kritik publik menemukan relevansinya: rakyat menuntut agar prioritas fiskal benar-benar sejalan dengan kebutuhan mereka, bukan semata kepentingan elite,” paparnya.
Karena itu, menurut Rizal, DPR perlu membaca situasi ini bukan sebagai serangan, tetapi sebagai sinyal koreksi. Jika ingin memulihkan legitimasi, parlemen harus berani meninjau ulang kebijakan yang secara simbolik maupun substansial menyinggung rasa keadilan.
‘Para wakil rakyat dituntut untuk menampilkan keberpihakan yang jelas, bukan justru memperkuat persepsi eksklusif yang semakin menjauhkan mereka dari rakyat yang diwakilinya,” ungkapnya.
Rizal betul, Saat ini, cukup banyak anggota DPR yang memiliki kekayaan jumbo. Namun, mereka masih saja haus gaji dan tunjangan besar.
Salah satu yang mencolok, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta/bulan, serta pelesiran yang dibungkus kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Meski kemudian, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan tunjangan mewah serta moratorium kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.
Kekayaan Anggota DPR
Data Agroresearch membeberkan kekayaan sejumlah anggota DPR periode 2024-2029 yang cukup wah. Data itu mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK yang terbaru.
Misalnya dari PKB, ada ada nama Rusdi Kirana yang menjabat Anggota Komisi III DPR dan Wakil Ketua MPR, memiliki kekayaannya Rp2,6 triliun. Bisa jadi, Rudi Kirana yang dikenal pemilik maskapai penerbangan Lion Air itu, menjadi anggota DPR paling tajir.
Selanjutnya, H Muhammad Kadafi yang kekayaannya Rp135,2 miliar. Dia adalah Presiden Direktur PT Pertamina Bintang Amin Husada dan Wakil Direktur Keuangan RS Bintang Amin Husada, Bandar Lampung.
Di internal Fraksi Partai Gerindra DPR, ada nama Siti Hediati Soeharto atau Mbak Titik, memiliki kekayaan Rp709,4 miliar. Ternyata dia punya banyak bisnis, mulai sektor keuangan, investasi, transportasi, listrik hingga kimia.
Disusul Ahmad Dhani Prasetyo, musikus sekaligus pengusaha plontos itu, kekayaannya mencapai Rp190,9 miliar. Mengalahkan Wakil Ketua DPR asal Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang hartanya nyaris Rp80 miliar. Wow.
Di kubu banteng atau Fraksi PDIP di DPR, ada nama Sihar PH Sitorus, kekayaannya tembus Rp871,2 miliar. Maklumlah, dia adalah putra raja sawit asal Sumatra Utara (Sumut), DL Sitorus.
Posisi selanjutnya, Kaisar K Said Putra mencapai Rp627,7 miliar. Putra Ketua Banggar DPR asal PDIP itu, memiliki bisnis properti di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel). Selanjutnya ada nama Wakil Ketua DPR, Puan Maharani yang asetnya mencapai Rp552,9 miliar.
Dari Fraksi Partai Golkar, muncul nama Haeny Relawati, pengusaha yang juga mantan Bupati Tuban dua periode, kekayaannya Rp470,6 miliar. Selanjutnya, Andi Achmad Dara sebesar Rp459,7 miliar dan Rany Fadh A Rafiq sebesar Rp430,7 miliar.
Di kubu Partai Nasdem, kekayaan pengusaha Rachmat Gobel yang menjabat Wakil Ketua DPR, mencapai Rp451,6 miliar. Disusul I Nengah Senantara, kekayaannya Rp342,3 miliar. Dan, Ahmad Sahroni muncul dengan kekayaan Rp328,9 miliar.
Untuk Fraksi PKS di DPR, nama Ledia Hanifa ditempatkan Agroresearch masuk jajaran papan atas, karena kekayaannya Rp139 miliar. Disusul Hidayat Nur Wahid senilai Rp117,9 miliar.
Di kubu PAN, anggota DPR serta Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno berada di posisi puncak dengan kekayaan Rp249,3 miliar. Mengalahkan Eko Hendro Purnomo yang asetnya mencapai Rp131,5 miliar dan Primus Yustisio sebesar Rp129,2 miliar.
Di fraksi parpol berlogo Bintang-Mercy atau Partai Demokrat, Haji Fathi, bikin kejutan karena kekayaannya mencapai Rp1,7 triliun. Bisa jadi, pengusaha sektor informasi dn telekomunikasi itu, menjadi anggota DPR terkaya kedua setelah Rusdi Kirana.
Posisi selanjutnya ditempati Edhie B Yudhoyono, putra mantan Presiden SBY dengan kekayaan Rp337,1 miliar. Disusul, H Mulyadi yang juga pengusaha, kekayaannya tembus Rp162,1 miliar.