Di tengah kemarahan publik terhadap borosnya anggaran di DPR, Kementerian Perindustrian malah minta tambahan anggaran Rp1,4 triliun untuk tahun depan. Salah satunya untuk membiayai pameran industri di Rusia.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,4 triliun itu, dialokasikan untuk sejumlah program. Termasuk membiayai pameran industri internasional di Rusia sebesar Rp 202,5 miliar.
“Kami sampaikan tambahan anggaran Rp1,46 triliun, kami arahkan untuk sejumlah kegiatan utama. Antara lain, keberadaan Indonesia sebagai partner country dalam pameran industri internasional INNOPROM tahun 2026 di Rusia. Sebesar Rp202,5 miliar,” ujar Menperin Agus di Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025).
Asal tahu saja, pagu anggaran untuk Kemenperin pada 2026, telah ditetapkan Rp2,5 triliun. Berasal dari rupiah murni sebesar Rp2,08 triliun, PNBP Rp69,9 miliar, dan BLU Rp342,4 miliar.
Sehingga, total usulan pagu alokasi Kemenperin pada tahun depan, sekitar Rp 3,97 triliun. Tambahan anggaran tersebut, digunakan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang diharapkan berdampak langsung kepada percepatan pembangunan sektor industri.
“Tambahan ini ditujukan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri,” ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Selain untu biaya pameran industri internasional (INNOPROM) di Rusia, Kemenperin melakukan pengadaan peralatan laboratorium pendukung penetapan SNI wajib, anggarannya Rp 185 miliar. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sebesar Rp120,09 miliar, program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp113 miliar.
Selanjutnya untuk program pengembangan industri kecil menengah, melalui kegiatan sertifikasi adopsi teknologi, kemitraan pembiayaan dan akses pasar sebesar Rp107 miliar, dan program restrukturisasi mesin dan peralatan sebesar Rp101,85 miliar
“Program penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi industri Rp 76,25 miliar, diklat vokasi sektor industri prioritas sebesar Rp 53,90 miliar” pungkas Menperin Agus.
Mungkin saja, tujuannya baik, namun momentumnya bisa jadi agak kurang pas. Saat ini, masyarakat tengah menyoroti anggaran di DPR yang ugal-ugalan.
Jangan sampai isunya melebar ke anggaran kementerian dan lembaga negara. Wajar karena keuangan negara sedang seret. Sebaiknya seluruh K/L satu visi, ketatkan ikat pinggang.














