Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2019–2024), sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun.
Bagi publik, kabar ini mengejutkan. Sulit membayangkan seorang Nadiem yang identik dengan Gojek dan inovasi digital di sektor ekonomi kini menjadi pesakitan hukum. Pertanyaan pun mengemuka: apakah ini murni kasus hukum, atau ada dimensi politik ekonomi di baliknya?
Digitalisasi Pendidikan dan Kebijakan Chromebook
Sejak awal menjabat, Nadiem menjadikan digitalisasi sebagai isu utama. Visinya menjanjikan: semua siswa bisa melek teknologi, sekolah tidak lagi gagap digital, dan guru dapat mengakses perangkat modern.
Untuk mewujudkan hal itu, Nadiem mengalokasikan anggaran besar dengan memilih Chromebook alih-alih laptop berbasis Windows. Asumsinya, Chromebook lebih murah 10–30 persen sehingga dapat menghemat anggaran negara.
Namun, niat baik tidak selalu berakhir baik jika cara dan konteksnya keliru. Kebijakan publik bukan hanya soal niat, melainkan harus dianalisis dengan kacamata politik-ekonomi.
Mismatch Kebijakan dan Realitas
Seringkali, kebijakan lahir dari laporan asal bapak senang atau bahkan rekayasa kepentingan. Akibatnya, kebijakan yang visioner justru berujung bumerang.
Dalam kasus Chromebook, terjadi mismatch antara ambisi kebijakan dengan kapasitas masyarakat dan infrastruktur pendukung. Alih-alih efisien, justru muncul pemborosan, inefisiensi, dan celah hukum yang kemudian menjerat Nadiem.
Fenomena ini mencerminkan persoalan lebih besar dalam pola kebijakan pemerintah Indonesia: proyek bernilai fantastis sering diposisikan sebagai simbol keberhasilan, meski minim relevansi dengan kondisi nyata masyarakat.
Antara Etika, Akuntabilitas, dan Politik
Secara etis, pejabat publik wajib berhati-hati dalam mengalokasikan dana negara. Transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian menjadi kunci. Dalam kasus ini, akuntabilitas tak terpenuhi karena kebijakan tidak memperhitungkan kesiapan infrastruktur. Visioner, tetapi tidak berpijak pada realitas.
Kebijakan mercusuar bukan hal baru. Food estate, Kereta Cepat Whoosh, hingga proyek-proyek serupa kerap menimbulkan gegap gempita di awal, namun redup di tengah jalan karena minim partisipasi masyarakat.
Musrenbang, yang idealnya menjadi wadah penyusunan aspirasi masyarakat, pun lebih sering sekadar agenda tahunan formalitas.
Abu-Abu antara Korupsi dan Maladministrasi
Dalam perspektif hukum pidana, pejabat publik bisa terjerat kasus korupsi meski tanpa mens rea (niat jahat). Sistem pengadaan barang dan jasa negara sangat kompleks: aturan berlapis, mekanisme tender rumit, dan pengawasan berjenjang.
Seorang menteri, terutama yang berasal dari kalangan non-birokrat, rentan terjebak dalam detail administrasi yang rumit. Banyak pejabat terjerat bukan karena mencuri uang negara secara langsung, tetapi karena cacat prosedur.
Persoalannya, membedakan kesengajaan korupsi dan kesalahan administratif kerap tidak mudah, apalagi dengan modus-modus baru korupsi yang semakin canggih.
Menteri: Posisi di Wilayah Abu-Abu
Seorang menteri berada di wilayah abu-abu: bukan politisi murni karena tidak dipilih rakyat, tetapi juga bukan birokrat karier. Posisi ini membuat setiap kebijakan sarat dimensi politik sekaligus rawan dipolitisasi.
Kebijakan dengan dana jumbo bisa menjadi bumerang saat situasi politik nasional memanas. Tidak mengherankan jika sebagian publik menilai kasus Nadiem ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga beraroma politik: semacam isu pengalih perhatian di tengah gaduhnya kondisi nasional.
Kasus Nadiem menjadi pelajaran penting tentang rapuhnya hubungan antara visi besar, realitas sosial, dan logika politik-ekonomi. Kebijakan publik, sebesar apa pun nilainya, harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat serta diuji secara cermat.
Jika tidak, kebijakan hanya akan menjadi simbol pencitraan, membuka celah hukum, dan mengorbankan pejabat yang berada di persimpangan kepentingan politik dan birokrasi.