Gaji ASN Naik saat Efisiensi, Pekerja Sektor Informal Juga Butuh Upah Layak

Ojek online (ojol) membawa penumpang saat melintasi Jalan Sudirman, Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023). (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyesalkan keputusan pemerintah yang berencana menaikkan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, hingga pejabat negara di tengah kondisi efisiensi.

“Kenaikan dari gaji ASN, pejabat negara, enggak tepat ya, enggak punya sense of crisis dan tidak punya empati sebenarnya dengan situasi yang sekarang. Karena mereka juga sudah mendapatkan tunjangan yang cukup besar. PPh 21 nya jga ditanggung oleh negara. Jadi fasilitas negara itu sudah terlalu banyak bagi ASN,” ujar Bhima kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Bhima mengatakan, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan upah layak bagi para pekerja sektor informal hingga pengemudi ojek online (ojol). Dia menyebut, kenaikan gaji ASN ini menunjukkan kenaikan belanja pegawai yang terus meningkat hingga 49,7 persen.

“Situasi sekarang yang butuh dinaikan gajinya, pendapatannya justru para pencari kerja, para pekerja di sektor informal, ojol, itu yang harusnya dinaikan pendapatannya dengan APBN,” kata dia.

“Jadi kalau APBN hanya berputar pada belanja pegawai sementara kalau di cek dari 2021-2026 atau 5 tahun terakhir belanja pegawai itu sudah naik 49,7 persen. Bahkan melebihi dari belanja produktif seperti belanja modal yang naiknya cuma 14,4 persen 5 tahun terkahir 2021-2026. Bahkan lebih tinggi dari kenaikan subsidi non energi yang cuma tumbuh 7 persen di periode yang sama. Perlindungan sosial itu -3,6 persen 2021-2026,” jelasnya.

Dia menilai pemerintah tak punya solusi atas keadaan ekonomi masyarakat jika dilihat dari kebijakan kenaikan gaji bagi ASN. Hal itu justru akan menambah ketimpangan sosial antara pegawai pemerintah dengan pekerja sektor informal.

“Harusnya uang dari penghematan belanja pegawai itu untuk melakukan stimulus ke UMKM biar ada lapangan kerja di luar dari sektor pemerintahan ini kan akan memperburuk ketimpangan sebenarnya antara pegawai pemerintah dengan pegawai informal dan itu adalah sumbu dark adanya keretakan sosial atau gejolak sosial kedepan,” tegasnya.
 

Topik