Dalam diskusi kebijakan pendidikan terbaru, setidaknya ada dua kutub pendidikan yang kini coba dikonstruksi pemerintah. Praktisnya, kutub ini terwujud pada Sekolah Rakyat — sekolah yang didesain bagi kelompok marjinal — dan Sekolah Garuda untuk talenta unggul bidang sains dan teknologi kelas dunia.
Di tengah dua kutub itu, publik juga diramaikan diskusi tentang anak-anak yang dianggap “nakal” yang hendak dididik di barak militer untuk waktu tertentu agar lebih disiplin.
Inisiatif ketiga ini memang berasal dari Gubernur Jawa Barat, bukan pemerintah pusat, tetapi menjadi salah satu polemik yang hangat di masyarakat.
Selain itu, persoalan biaya pendidikan juga menjadi topik hangat sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Pertanyaan besarnya, mampukah amanat putusan ini benar-benar diimplementasikan pemerintah? Di sini, kita melihat lagi jarak antara yang ideal dengan realitas pelaksanaan aturan di negeri ini.
Apa yang sedang terjadi pada pendidikan kita? Apakah sistem persekolahan dianggap gagal mendidik anak-anak? Atau, apakah keluarga sebagai lokus pendidikan pertama sudah tidak mampu mendidik anak-anaknya sehingga tanggung jawabnya berpindah ke sekolah, bahkan ke institusi militer? Dalam konteks tata kelola, institusi mana yang seharusnya mendidik anak-anak bangsa?
Pendidikan jelas tidak mudah, praktis, atau murah. Hasilnya pun tak bisa dipetik instan, butuh waktu panjang. Namun, mengapa orangtua dan pemerintah tampak makin gusar dan tidak sabar? Apakah ini efek budaya instan yang menuntut hasil cepat dan nyata? Atau pengaruh modernisasi yang mengukur segalanya lewat kecepatan dan efisiensi? Jika benar, anak-anak diposisikan layaknya produk pabrik yang harus “jadi” dalam waktu singkat.
Desain Sekolah dan Reproduksi Pendidikan
Ada satu catatan menarik soal sekolah, yang dikemukakan Adam Grant (2023) dalam Hidden Potential: The Science of Achieving Greater Things. Grant, merujuk pada banyak riset, menyebut dua kemungkinan di sekolah: pertama, sekolah bisa membuat anak-anak melesat dan berkembang pesat; kedua, justru sekolah membuat kemampuan anak stagnan atau bahkan memburuk.
Situasi ini juga dikaji sosiolog pendidikan. Ketika pendidikan memungkinkan seseorang melesat, berarti terjadi transformasi pendidikan. Namun jika yang diuntungkan adalah kelompok berprivilege, maka terjadi reproduksi pendidikan (Bourdieu dan Passeron, 1990): pendidikan hanya menguntungkan mereka yang punya kapital lebih. Meski begitu, tentu masih ada anak-anak marjinal yang berhasil memperbaiki nasib lewat pendidikan.
Kini, pemerintah kembali mengonstruksi wajah sekolah baru: Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Seakan, muncul lapisan identitas baru yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. Dalam pandangan penulis, para pembuat kebijakan perlu kembali ke konteks historis sekolah di Indonesia.
Sejatinya, sistem sekolah umum di Indonesia dibangun untuk memberi kesempatan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi kelas. Ini adalah proses panjang, dari sistem pendidikan yang dulunya sangat elitis di era kolonial (Buchori, 2011).
Desain sekolah Indonesia idealnya adalah sekolah egaliter, berkualitas tinggi, dan berbasis meritokrasi (Buchori, 2011). Mengapa harus membuat sekolah baru seperti Sekolah Rakyat atau Sekolah Garuda? Apakah pemerintah lupa pada pengalaman Sekolah Berstandar Internasional (SBI/RSBI)? Program tersebut justru jatuh pada komersialisasi dan eksklusivitas pendidikan.
Fokus pada Perbaikan Mendasar
Jika mencermati situasi pendidikan saat ini, sebetulnya tak perlu ada kebijakan baru. Fokuslah memperbaiki sekolah-sekolah yang ada, utamanya yang kondisinya kurang layak, baik fasilitas maupun mutu guru. Pemerintah perlu fokus pada layanan mendasar:
Bagaimana layanan pendidikan yang diberikan sekolah-sekolah?
Bagaimana mutu dan kesejahteraan guru?
Apakah standar nasional pendidikan sudah benar-benar dipenuhi di semua sekolah?
Mayoritas rakyat sangat mengandalkan pemerintah untuk mengatasi kebingungan dalam meraih pendidikan. Banyak riset menunjukkan anak-anak dari keluarga marjinal berisiko tersisih, bahkan terbuang dari sistem pendidikan dan kehilangan masa depan.
Anak-anak marjinal berisiko kehilangan arah jika tidak ada yang menavigasi mereka menuju pendidikan berkualitas. Mereka selalu hidup dalam ketidakpastian, dan pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung, menemani tiap langkah mereka dalam menghadapi kehidupan yang penuh pergulatan.
Masa depan memang tampak seperti belantara. Untuk menaklukkannya, anak-anak perlu dibekali banyak “perkakas” agar bertahan menembus dunia yang asing dan menakutkan. Dalam konteks late modernity, keterampilan kunci bagi anak muda adalah kemampuan menavigasi ketidakpastian, kecerdikan, dan keterampilan mengelola hidup (Furlong, Woodman, dan Wyn, 2011).
Emansipasi Pendidikan dan Tugas Negara
Dalam situasi global yang rapuh, anak-anak muda yang kini dididik makin rentan saat bertransisi ke dunia kerja. Memoles pendidikan adalah ikhtiar mengokohkan subjek merdeka yang lebih adaptif. Pendidikan harus berorientasi pada emansipasi manusia, melatih berpikir kritis, membangkitkan rasa ingin tahu, keterampilan bertanya, latihan intelektual, dan kemampuan membaca realitas (Freire, 2008).
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Pertama, petakan semua kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan; lakukan evaluasi berbasis data—apakah sangat efektif, efektif, atau tidak efektif.
Kedua, lakukan telaah historis agar tidak terjebak pada kebijakan yang gagal dan tidak berpihak pada rakyat.
Ketiga, fokuslah pada hal paling fundamental: pemenuhan standar nasional pendidikan, perbaikan kualitas serta kesejahteraan guru, dan penguatan literasi-numerasi peserta didik.
Jika tiga poin fundamental ini menjadi semangat pemerintah dalam menavigasi pendidikan anak-anak bangsa, niscaya janji melindungi dan mencerdaskan seluruh anak bangsa dapat benar-benar diwujudkan.