Kamis, 6 November 2025 – 19:03 WIB
Pakar Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho (Foto: Antara).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Pakar Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menyebut, fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kepastian dan keadilan hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Dia bilang, tanpa tegaknya keadilan hukum, mustahil perekonomian sebuah negara bakal tumbuh dan bangkit. “Pertumbuhan ekonomi hanya bisa jalan jika keadilan hukum ada. Tanpa itu, tidak ada negara yang bisa bangkit,” kata Hardjuno, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Hardjuno menilai, Indonesia sejatinya sudah memiliki sistem hukum yang cukup lengkap. Hanya saja persoalan utamanya terletak pada pelaksanaan dan penegakannya.
Ia menilai, hukum kerap dipelintir dan dijalankan tidak berdasarkan kebenaran, melainkan kepentingan. “Benar ada sistem hukum, tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum dengan kebenaran dan keadilan itu yang utama,” tegasnya.
Hardjuno mencontohkan, Singapura sebagai negara yang berhasil menegakkan hukum secara konsisten, sehingga menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi mereka.
“Lihat Singapura, hukumnya tegak. Berapa kasus yang benar-benar dipidanakan di sana selain korupsi? Sangat sedikit, karena ada kepastian hukum dan tidak bisa dipelintir-pelintir,” kata Hardjuno.
Dengan kepastian hukum yang kuat, lanjutnya, pelaku usaha dan masyarakat akan merasa aman dalam bekerja dan berinvestasi. “Kepastian hukum yang berdasar pada kebenaran hukum itu menjadi dasar orang mau berkarya. Kalau mereka yakin aman berusaha, maka ekonomi akan bergerak,” ujarnya.
Hardjuno juga menegaskan pentingnya kemauan politik dari presiden dalam membangun sistem hukum yang benar-benar menjadi pedoman bagi aparat negara.
“Masalahnya bukan pada tidak adanya sistem hukum, tapi pada political will dari presiden dan pemerintah. Kalau kemauan politik itu kuat, hukum akan menjadi sistem yang mengakar dan menjadi pedoman pribadi bagi pemerintah serta aparatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Yusril menegaskan hukum merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. “Pertumbuhan ekonomi hanya bisa jalan jika keadilan hukum ada. Tanpa itu, tidak ada negara yang bisa bangkit. Karena itu pondasi yang kokoh seperti batu karang,” kata Menko Yusril.
Menko Yusril mengingatkan, sistem hukum di Indonesia sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Alhasil, sering menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ujung-ujungnya, lanjut Menko Ysril, para pemilik modal yang semula membangun usaha di Indonesia, menjadi berubah pikiran. “Intinya, hukum adalah fondasi utama pembangunan ekonomi,” pungkasnya.