Tim Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Bahas Kebutuhan Ahli Gizi MBG dan Percepatan SLHS

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Nanik Sudaryati Deyang memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketersediaan ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar. (Foto: Dok BGN).

Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (DPP Persagi) tengah menyiapkan penugasan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menutup kekurangan tenaga ahli gizi yang menghambat operasional dapur MBG.

“Saat ini di lapangan terjadi kelangkaan ahli gizi. Akibatnya, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat utama operasional SPPG adalah harus memiliki ahli gizi. Jadi saya berharap Persagi bisa membantu mengatasi persoalan ini,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Nanik Sudaryati Deyang dalam rapat mingguan di Kementerian Kesehatan, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy, menyatakan siap menugaskan anggota Persagi untuk bekerja di dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. “Anggota kami ada 53 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari lulusan D3, D4, Profesi, S1, S2, dan S3. Kami nanti mohon informasi di mana saja yang masih membutuhkan tenaga ahli gizi, lalu kami mohon dibantu untuk pengurusan status mereka nanti di SPPG-SPPG itu,” ujar Doddy.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 34.048 ahli gizi yang tersebar di fasilitas kesehatan, dengan potensi tambahan 18.998 tenaga ahli di Puskesmas yang bisa diperbantukan ke SPPG. Dari jumlah itu, 2.423 berstatus tenaga sukarela. Selain itu, lulusan baru tahun 2024 dari perguruan tinggi umum (10.341 orang) dan Politeknik Kesehatan Kemenkes (3.912 orang) bisa mengisi kekosongan tenaga gizi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menegaskan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan di SPPG-SPPG.

Nanik meminta Kemenkes, Persagi, dan Badan Geologi Nasional (BGN) segera duduk bersama untuk membahas alokasi penempatan ahli gizi di SPPG. Ia menekankan, “Kami akan membantu prosesnya. Tapi mereka juga harus bekerja di SPPG dengan baik, jangan pindah sana-pindah sini.”

Selain tenaga ahli, percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga menjadi fokus. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, melaporkan dari 15.107 SPPG yang dibangun, 14.922 sudah operasional. Dari jumlah itu, 5.946 SPPG mengajukan SLHS, 2.849 telah terbit, dan 449 gagal saat tes IKL.

Suyanti menjelaskan kegagalan IKL sebagian besar disebabkan masalah bangunan (54 persen), peralatan (26 persen), penjamah makanan (14 persen), dan proses pengolahan pangan (6 persen).

Saat ini, 2.000 pengajuan SLHS masih terkendala proses komputerisasi. Nanik meminta pemerintah daerah memproses pengajuan secara manual agar percepatan bisa terjadi. “Kita perlu cepat, saya berharap minggu depan sudah lebih banyak lagi SPPG yang sudah memiliki SLHS,” kata Nanik.
 

Topik