Sabtu, 6 Desember 2025 – 13:26 WIB
Anggota tim SAR melakukan pencarian korban tanah longsor di Perumahan Matauli, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sabtu (6/12/2025). Bencana longsor yang menimpa perumahan tersebut menyebakan seorang korban tewas dan seorang lagi masih dalam proses pencarian. (Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja/nym).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menilai langkah pemerintah yang mengirimkan bantuan ke tiga provinsi terdampak banjir bandang—Aceh, Sumut, dan Sumbar—belum menyelesaikan akar persoalan. Ia mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut penyebab bencana tersebut.
“Pemerintah membentuk tim gabungan mencari fakta misalnya, untuk melakukan investigasi apa faktor penyebab terjadinya bencana. Bukan malah memfokuskan diri untuk, ya penting sebenarnya memberikan motivasi, bantuan logistik, dan lain-lain,” kata Putra ketika dihubungi Inilah.com, Sabtu (6/12/2025).
Putra menegaskan perlunya investigasi menyeluruh terhadap dugaan deforestasi di kawasan hutan yang diduga menjadi pemicu utama bencana. Menurutnya, apabila bukti cukup ditemukan, perusahaan yang merusak hutan harus diproses hukum hingga penutupan aktivitas.
“Tapi pasca itu apa? Harusnya kan pemerintah bertindak nih, melakukan investigasi dan melihat kalau memang pemicunya adalah aktivitas bisnis ekstraktif yang melakukan deforestasi sehingga terjadi perubahan fungsi ekologis di kawasan hutan tersebut, ya harusnya pemerintah—Kementerian Kehutanan atau Kementerian ESDM itu—melakukan evaluasi. Bila perlu ya aktivitasnya ditutup,” ucap Putra.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, juga mendorong pemerintah membentuk tim investigasi untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera.
“Ya saya rasa itu perlu ya (bentuk tim investigasi),” kata Alex kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (2/12/2025).
Meski begitu, Alex menegaskan prioritas saat ini tetap pada penyelesaian masa tanggap darurat. Ia meminta seluruh pihak fokus membantu masyarakat terdampak.
“Tapi menurut saya, kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini. Saya berharap di masa ini kita justru fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal yang lainnya tentu akan butuh pendalaman, sehingga persoalannya tidak terjadi berulang lagi. Kalau memang ada kesalahan ya harus segera ditindak,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Polri telah membentuk tim untuk menginvestigasi kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kemenhut dan Polri terkait sinergi tugas dan fungsi pembangunan kehutanan.
“Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno beserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut,” kata Menhut.
Ia menyampaikan jajaran Kemenhut telah melakukan penyisiran sungai menggunakan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak dan dilalui material kayu. Pihaknya juga menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk menganalisis kayu yang terbawa banjir, mulai dari jenis, penampakan fisik, hingga jejak perlakuan manusia terhadap kayu.