Soliditas dan loyalitas bukanlah sekadar jargon, melainkan ujian harian antara kepentingan dan komitmen.
Solid dan loyal menjadi kata kunci, meski praktiknya sering bergantung kepada arah angin.
Tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik! Begitulah pepatah terkenal dalam dunia politik yang terucap dari mulut seorang negarawan sekaligus filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM).
Kalimat tersebut memang ada benarnya, dan menjadi hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia. Terbukti dari koalisi partai politik (parpol) di setiap pemilihan presiden (pilpres) yang kerap berubah.
Sama halnya dengan para politisi yang kerap loncat sana-sini, hingga merasakan semua warna parpol demi meraih tujuan politik. Pemandangan ini selalu muncul setiap hajat pesta rakyat atau pemilihan umum (pemilu).
Apakah memang begitu seharusnya dalam kehidupan berpolitik? Jawabnya, dalam batas tertentu pernyataan itu bisa diterima, namun tidak berlaku mutlak.
“Hakikatnya, politik itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap. Dinamis, dinamisnya itu per hari, per minggu, per bulan, itu berubah terus,” ujar Pengamat Politik, Iwan Setiawan kepada Inilah.com.
Lalu bagaimana dengan loyalitas dan soliditas parpol yang saat ini tengah dirangkul Presiden RI Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih? Apakah akan menjadi lawan atau tetap berkawan?
Akhir tahun 2025, empat pimpinan parpol melakukan pertemuan di antaranya Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Partai Kebangkitan Bangsa), Zulkifli Hasan atau Zulhas (Partai Amanat Nasional), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar), dan Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra).
Pertemuan yang digelar di kediaman Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan itu salah satunya membahas gotong royong seluruh kekuatan politik untuk menyukseskan pembangunan nasional. Tak hanya itu, mereka juga membahas penguatan soliditas koalisi antarpartai.
Seperti yang dijelaskan politikus Partai Golkar Arief Rosyid Hasan, usai membagikan foto kebersamaan Dasco, Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil.
Terkait dengan penguatan koalisi ini sejalan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025, yang salah satu keputusannya adalah pembentukan Koalisi Permanen.
Golkar memiliki pandangan, konsep Koalisi Permanen sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang mendorong keselarasan pembangunan. Alasannya, sejumlah program nasional kerap terhambat karena perbedaan arah kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Iwan Setiawan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai Koalisi Permanen bisa saja dibentuk demi keberlangsungan jalannya pemerintahan.
“Ya sah-sah saja (wacana Koalisi Permanen). Itu akan mempermudah dan mempercepat konsolidasi untuk kebijakan, untuk program, dan lain-lain,” ucapnya.
Meski begitu, dirinya mengakui Koalisi Permanen akan sulit terwujud, karena umumnya bertentangan dengan ideologi serta tujuan dasar pendirian parpol. Sedangkan parpol bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, Koalisi Permanen hanya berpeluang terwujud apabila parpol memiliki platform ideologi yang relatif sama.
Koalisi Permanen dan Rekam Jejak PAN
Sejatinya pemikiran mengenai Koalisi Permanen secara formal dapat ditunjukkan melalui rekam jejak serta komitmen. Seperti halnya perjalanan PAN sejak Pilpres 2014 hingga 2024.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Eddy Soeparno menilai rekam jejak partainya sudah terpatri dalam ingatan publik yang terus mendukung Prabowo.
“PAN sudah tiga kali berturut-turut konsisten dan setia mendukung (Prabowo) dalam pemilihan presiden. Konsistensi ini adalah bentuk loyalitas politik yang nyata dan dapat dilihat bersama,” ungkapnya.
Bahkan ia menilai tanpa Koalisi Permanen pun, PAN telah menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya bersama Prabowo dan Partai Gerindra.
Wakil Ketua MPR itu justru menekankan pentingnya kerja sama politik berdasarkan kesamaan visi kebangsaan serta keberpihakan pada rakyat, ketimbang sekadar label koalisi.
“Yang paling penting adalah bagaimana demokrasi kita mampu melahirkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi wacana pembentukan koalisi tersebut. Karena setiap gagasan yang muncul merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan patut disikapi secara terbuka.
Soliditas Kabinet Merah Putih
Usai Pemilu 2024, seluruh parpol besar merapat ke pemerintahan yang dipegang Prabowo. Bahkan PDI Perjuangan yang memenangkan pemilu legislatif (pileg) pun memutuskan tidak mengambil peran oposisi.
Sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya akan bekerja sama dengan pemerintah, meski tak satupun kadernya masuk kabinet.
IPR menilai dukugan terhadap Prabowo masih solid, terutama di dalam internal Kabinet Merah Putih. Hanya segelintir partai menengah yang tersisih di luar pemerintahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.
“NasDem itu kan mulai merapat, (sedangkan) PKS itu masih melihat-lihat. Jadi kalau di internal sih saat ini masih solid di bawah kepemimpinan Prabowo. Karena akan berisiko misalnya, Partai Demokrat ambil langkah sendiri keluar dari koalisi, itu risiko bagi partai dan posisi di kabinet,” kata Iwan Setiawan.
Iwan meyakini parpol yang berada di bawah komando Prabowo akan terus solid bahkan loyal demi meraih simpati presiden. Konsistensi itu akan terus terjaga hingga setahun ke depan atau menjelang 2029.
“Minimal nanti sampai tahun 2027, kita akan lihat lagi bagaimana dinamikanya, bagaimana kecenderungan dukungan parpol itu. Tidak ada teman yang abadi di politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Di mana kepentingan mereka bisa tercapai, di situlah posisi partai politik tersebut,” jelasnya.
Mengukur Loyalitas
Berdasarkan catatan perjalanan sejumlah parpol dari pemilu ke pemilu kecenderungannya adalah bagaimana mencapai kemenangan, yakni lolos ke parlemen. Selanjutnya mendapat suara tertinggi dan target berikutnya adalah memenangkan pilpres.
Namun kita tidak perlu terlalu jauh ke belakang, cukup flashback mulai Pilpres 2014 hingga saat ini. PAN menjadi partai yang konsisten mendukung Prabowo menjadi orang nomor satu di Tanah Air.
IPR membeberkan masing-masing karakter parpol berdasarkan jejak manuvernya sejak 2014. Mulai dari Partai Golkar yang identik sebagai partainya pemerintah.
“Mau dia kalah atau menang di pemilu, tetap dia akan merapat ke pemerintah. Makanya kan ada istilah, Golkar itu siapapun ketua umumnya, tetapi komisaris utamanya tetap Presiden yang sedang memimpin,” ucapnya.
Kemudian PKB, diakuinya akan tetap setia mendukung Prabowo hingga 2029. Meski pada Pilpres 2024 berada di posisi lawan, namun tetap bisa merapat kepada kekuasaan.
“Artinya kecenderungan PKB ini adalah kecenderungan bagaimana mereka bisa ada di posisi menang, walaupun di pertarungan politik itu kalah,” katanya.
Sedangkan untuk Partai Demokrat, dirinya meragukan bakal terus mendukung Prabowo hingga 2029. Sementara, jika harus keluar dari koalisi pun mesti harus banyak pertimbangan.
“Demokrat menurut saya akan berhitung juga kalau mau keluar. Ya paling minimal tahun 2027 kita akan melihat bagaimana sikap partai-partai politik itu,” ungkapnya.
Langkah Prabowo
Meski dukungan parpol di dalam Kabinet Merah Putih hingga kini diakuinya masih solid, namun IPR menilai perlu adanya langkah strategis dari Prabowo.
Salah satu yang mesti dilakukan adalah reshuffle kabinet. Selanjutnya tetap menjaga kondusivitas koalisi.
Jika ada menteri dari partai tertentu terkena reshuffle, maka tetap harus ada komunikasi intens. Dengan begitu koalisi tetap terjaga.
“Tetap (harus) ada deal-deal-an lain secara politik yang kemudian membuat partai tersebut tetap terikat dalam koalisi,” tandasnya.
(Rizki Aslendra)