Pemerintah Targetkan Penjualan ORI029 Tembus Rp25 Triliun

Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani memaparkan soal penerbitan surat berharga negara (SBN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Pemerintah mematok target pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri ORI029 sebesar Rp25 triliun. Adapun, pemerintah menawarkan dua instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029T3 dan ORI029T6.

Plt Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Novi Puspita Wardani optimistis target itu dapat tercapai hingga akhir masa penawaran.

ORI029 dinilai sebagai instrumen yang relatif minim risiko sehingga cocok bagi masyarakat yang baru mulai berinvestasi.

“Targetnya Rp25 triliun dan kami optimistis target ini bisa tercapai,” ujar Novi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sebagai informasi, penawaran ORI029 dapat dibeli secara online (e-SBN) mulai hari ini sampai dengan 19 Februari 2026 pukul 10.00 WIB.

Seri ORI029T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI029-T6 dengan tenor 6 tahun menawarkan kupon bersifat fixed rate hingga jatuh tempo.

Teruntuk tenor 3 tahun, pemerintah menetapkan kupon sebesar 5,45 persen, dengan jatuh tempo pada 15 Februari 2029. Sedangkan untuk tenor 6 tahun menawarkan kupon 5,80 persen, dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2032.

“Kalau yang 6 tahun kuponnya 5,80 persen, yang 3 tahun 5,45 persen. Karena ini fixed rate, maka kupon tersebut akan tetap sampai dengan jatuh tempo,” kata dia.

Novi mengatakan, ORI029 menawarkan tingkat risiko yang sangat rendah. Instrumen ini dinilai tepat sebagai pintu masuk bagi investor individu untuk mengenal investasi di surat utang negara.

Pemerintah pun membuka peluang penambahan kuota apabila permintaan pasar melampaui target awal. Fleksibilitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan penjualan selama periode penawaran berlangsung.

“Biasanya kalau ada potensi untuk upsize, kami akan lakukan. Artinya, peluang penambahan kuota tetap ada,” jelasnya.

Keputusan penambahan kuota akan ditentukan dengan melihat realisasi penjualan hingga akhir masa penawaran. Jika permintaan melebihi target Rp25 triliun, pemerintah akan menyesuaikan strategi pembiayaan dengan sumber atau skema lain yang tersedia.

“Karena pemerintah tadi fleksibel, jadi misalnya disini nanti ternyata kuotanya habis, melebihi dari target Rp25 triliun, artinya pemerintah harus ambil dari entah dari lelang atau dari metode lain,” tuturnya.