Fundamental Ekonomi RI Rapuh, PEPS Ramalkan Rupiah Ambruk Rp20.000/US$

Berdasarkan data Google Finance pada Jumat (12/4/2024) hingga pukul 15.00 WIB, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.100 per dolar AS. (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengingatkan tim ekonomi Kabinet Merah Putih (KMP) untuk hati-hati dengan nilai tukar alias kurs rupiah.

Masa depannya, diprediksi semakin nyusruk hingga level Rp20.000 per dolar AS (US$). Pemicunya, faktor geopolitik Timur Tengah, khususnya konflik Iran, memperburuk ekonomi Indonesia. “Utamanya dari sisi indikator tekanan nilai tukar rupiah hingga ketergantungan pada utang luar negeri,” kata Anthony, Jakarta, Senin (23/3/2026).

Selama ini, kata dia, Indonesia kerap dipandang memiliki ketahanan ekonomi yang mumpuni. Belakangan terkuak tidaklah seperti itu. Misalnya perekonomian aat ini lebih oke ketimbang era menjelang krisis, sekitar 1997.

Alasannya, cadangan devisa pada tahun ini, melampaui US$150 miliar, serta struktur utang yang dinilai relatif aman karena berjangka panjang.

Namun, pandangan tersebut dinilai terlalu optimistis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

“Indonesia terlena atau tepatnya, diterlenakan oleh narasi bahwa ekonomi Indonesia kuat, cadangan devisa besar, mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS, dan struktur utang aman karena didominasi tenor jangka panjang,” kata Anthony.

Dikatakan, fundamental ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun nilai tukar, tergolong keropos. Kondisi ini membuat perekonomian domestik sangat sensitif terhadap guncangan eksternal, termasuk konflik geopolitik yang dapat memicu gangguan pasokan energi global.

Dalam hal ini, konflik Iran disebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi global.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan pada impor energi dinilai akan ikut terdampak secara signifikan.

“Masalahnya, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Fundamental ekonomi, baik fiskal, moneter, dan nilai tukar, sebenarnya sangat lemah, kalau tidak mau disebut rapuh,” tuturnya.

Lebih lanjut, cadangan devisa Indonesia dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Sebagian besar cadangan tersebut disebut berasal dari akumulasi utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun bank sentral.

Kondisi ini memunculkan risiko tersendiri karena utang tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk aktivitas produktif, melainkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar. Strategi ini dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Cadangan devisa Indonesia besar dalam angka, tetapi terisi gelembung akumulasi utang luar negeri, terutama oleh pemerintah dan Bank Indonesia,” terangnya.

Tekanan terhadap rupiah sendiri bukan fenomena baru. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2025, Indonesia telah mengalami beberapa periode tekanan signifikan terhadap nilai tukar, yang dalam kondisi tertentu berpotensi berkembang menjadi krisis. Pada periode 2014–2015, cadangan devisa tercatat turun sekitar 8,5 persen.

“Sementara, kurs rupiah terus melemah hingga 20 persen. Pemerintah saat itu merespons dengan menerbitkan obligasi internasional untuk meredam tekanan pasar,” kata Anthony.

“Praktik seperti ini tidak bisa dipertahankan. Pada titik tertentu, rupiah akan mengalami koreksi tajam. Pertanyaannya bukan lagi apakah hal itu akan terjadi, tetapi kapan,” lanjutnya.

Tekanan kembali terjadi pada 2018 dengan skala yang lebih besar. Cadangan devisa menyusut lebih dalam, sementara rupiah kembali terdepresiasi signifikan. Untuk menahan pelemahan, pemerintah meningkatkan penerbitan utang luar negeri dalam jumlah besar.