WFH ASN demi Hemat BBM, Awas Jadi Liburan Berkedok Work From Everywhere

Ilustrasi ASN memanfaatkan WFH untuk bolos kerja. (Foto: Generator AI).

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menghemat BBM tidak akan sepenuhnya efektif. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini sulit menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan.

Fahmy meragukan kedisiplinan ASN maupun pekerja swasta jika kebijakan ini diterapkan tanpa variabel paksa seperti saat pandemi COVID-19. Ia khawatir hari Jumat justru digunakan untuk bepergian ke luar kota.

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujar Fahmy kepada Inilah.com, Sabtu (4/4/2026).

Selain efektivitas yang rendah, Fahmy mengingatkan adanya dampak ekonomi negatif bagi sektor-sektor pendukung mobilitas harian pekerja di kantor.

“WFH 1 hari berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya,” kata dia.

Fahmy juga menyoroti potensi penurunan produktivitas pada sektor manufaktur. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait perbandingan manfaat penghematan subsidi dengan kerugian di sektor lain.

“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan matang-matang dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH 1 hari. Jangan sampai penerapan WFH 1 hari memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost),” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan ini diambil sebagai respons atas gejolak pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

“Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini telah diatur melalui Surat Edaran Kementerian PANRB dan Kemendagri. Sementara untuk sektor swasta, pengaturannya akan menyusul melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing bidang usaha.

“Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, WFH tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik dan strategis. “Yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” tutur dia.