Charta Politika: Presiden Prabowo Perlu Merespons Tuntutan Mahasiswa Secara Transparan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/app/kye).

Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa, menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, kemarin menunjukkan kemampuan mahasiswa menjaga independensi gerakan mereka.

Menurut Ardha, dukungan yang diberikan masyarakat di sekitar lokasi aksi menjadi indikasi bahwa tuntutan mahasiswa memiliki kesamaan dengan keresahan yang selama ini dirasakan publik.

“Aksi kemarin juga saya nilai cukup menggambarkan kemampuan adik-adik mahasiswa untuk menjaga kemurnian gerakan mereka. Sambutan warga yang menyediakan konsumsi di sekitar Bundaran HI menurut saya mengindikasikan frekuensi yang sama antara apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini dengan tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa,” kata Ardha kepada Inilah.com, Sabtu (13/6/2026).

Karena itu, Ardha menilai tudingan aksi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu tidak memiliki dasar yang kuat.

“Dengan gambaran situasi di atas, saya pikir aksi mahasiswa kemarin jauh dari tudingan adanya kepentingan kelompok tertentu ataupun ditunggangi kelompok tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ardha menilai pemerintah perlu menjadikan aksi tersebut sebagai peringatan untuk mengevaluasi kinerjanya. Ia menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan meredam ketidakpuasan publik.

“Bagi saya, pemerintahan Prabowo perlu menjadikan aksi mahasiswa kemarin itu sebagai alarm atas kinerja mereka. Komunikasi pemerintah yang selama ini menjadi sorotan tentu sangat penting untuk dapat menjaga tensi politik saat ini agar tidak berkembang lebih luas,” jelas Ardha.

Selain memperbaiki komunikasi publik, ia juga meminta pemerintah merespons tuntutan mahasiswa melalui kebijakan yang transparan, terukur, dan efektif.

“Selain itu, tentu saja Presiden Prabowo juga harus merespons tuntutan-tuntutan mahasiswa tersebut dengan langkah dan kebijakan yang transparan, terukur, dan efisien, karena ketika respons yang diberikan tidak menjawab atau mengatasi persoalan yang ada sekarang, bukan tidak mungkin aksi-aksi mahasiswa tersebut akan berlanjut dan berkembang,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Jabodetabek menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyebutkan pihaknya akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa mencapai ribuan mahasiswa. “1000 (mahasiswa) ke atas,” ujar Yatalathof dikutip di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan dalam aksi unjuk rasa bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ ini para mahasiswa akan membawa berbagai tuntutan.

Adapun sejumlah tuntutan tersebut di antaranya, setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.