Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan data peserta dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 tetap aman meski sempat terjadi gangguan akses saat pengumuman hasil pemetaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan berbagai solusi bagi calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri, termasuk melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang terjadi saat pengumuman hasil PCMB pada Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, gangguan akses terjadi akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Selain itu, tim teknis juga tengah melakukan optimalisasi fitur pengumuman agar data yang ditampilkan akurat dan presisi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru dalam mengakses pengumuman hasil PCMB,” ujar Purwanto dalam konferensi pers.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa gangguan tersebut tidak berdampak pada keamanan data peserta. Seluruh data calon murid tetap tersimpan dengan baik dan tidak ada hak peserta yang dirugikan akibat proses penyempurnaan sistem.
“Kami memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman. Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini,” tegasnya.
Purwanto menjelaskan, tim teknis masih terus bekerja menyempurnakan sistem agar layanan dapat kembali diakses secara optimal oleh masyarakat.
Selain memastikan keamanan data, Disdik Jabar juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan hasil pemetaan sementara, terdapat sekitar 77 ribu calon murid yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyalurkan calon murid yang belum diterima di sekolah negeri ke sekolah-sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” kata Purwanto.
Kerja sama dengan sekolah swasta terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah swasta di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang ditempatkan di sekolah swasta. Bantuan tersebut mencakup biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang akan diberikan sesuai prioritas kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti DSP maupun SPP akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Selain menggandeng sekolah swasta, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan SMA Terbuka di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan.
Purwanto menegaskan seluruh proses PCMB dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami memastikan data calon murid tetap aman dan tidak ada manipulasi dalam proses ini. Atas berbagai kendala yang terjadi, kami kembali memohon maaf dan akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.