Rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif raksasa asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam langsung memantik perhatian serius dari kabinet pemerintahan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan bakal terus mengawal ketat setiap jengkal dinamika yang terjadi di lapangan, guna mengantisipasi hantaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh domestik.
Langkah responsif ini diambil menyusul peringatan keras yang sebelumnya ditiupkan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, terkait potensi hilangnya mata pencaharian ribuan pekerja di kawasan Pasuruan dan Mojokerto akibat kalah bersaingnya ekosistem kendaraan listrik lokal.
“Kita monitor semua nanti,” ujar Yassierli saat ditemui awak media di Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dorong Jalur Bipartit dan Terjunkan Tim Mediator
Yassierli menjelaskan bahwa dalam menghadapi gejolak ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki mekanisme berlapis yang terstruktur untuk memastikan hak-hak pekerja tidak terabaikan begitu saja. Fokus utama kementerian saat ini adalah mendorong penyelesaian di internal perusahaan terlebih dahulu melalui dialog bipartit yang sehat antara pihak manajemen dan serikat buruh.
Namun, jika jalur internal tersebut menemui jalan buntu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memastikan pemerintah siap mengambil langkah konkret dengan menerjunkan tim khusus ke lokasi pabrik.
“Ya kita terus monitor. Jadi, setiap ada, artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kita, kemudian nanti ada yang kita dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kita turun,” jelas Yassierli memaparkan SOP penanganan konflik industrial.
Ia mengklaim, instrumen mediasi yang dimiliki Kemnaker sejauh ini terbukti cukup efektif dalam meredam eskalasi di beberapa sektor industri lain yang sempat goyang, meskipun dirinya enggan merinci korporasi mana saja yang dimaksud.
“Dan semua Alhamdulillah, sekarang itu ada beberapa yang memang terus dalam, apa ya, ada yang kita, mediator kita sudah turun, dan ada yang kemudian kita masih nunggu hasil dari bipartit mereka,” tuturnya dengan nada optimis.
Jalur Senyap demi Selamatkan Investasi
Di sisi lain, tabir mengenai identitas kedua raksasa komponen otomotif asal Negeri Sakura tersebut mulai sedikit terkuak. Said Iqbal yang juga memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya membocorkan bahwa dua perusahaan yang berniat angkat kaki itu masing-masing berinisial PT J dan PT S.
Meski demikian, Iqbal meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi lebih jauh mengenai nama panjang kedua perusahaan tersebut. Langkah mengunci informasi rapat-rapat ini sengaja dilakukan agar ruang negosiasi yang sedang dibangun bersama pemerintah tidak menjadi mentah dan berantakan di tengah jalan.
“Saya kasih inisial saja ya, inisial, nggak boleh sebut nama karena ini lagi negosiasi. Inisialnya, PT J dan PT S. PT J dan PT S ya. Jangan disebutkan nanti berantakan negosiasinya. Kadang-kadang negosiasi secara silent (senyap) itu penting di awal-awal,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya.
Kini, publik dan ribuan buruh di Jawa Timur bertumpu pada efektivitas diplomasi ekonomi pemerintah, apakah regulasi baru mampu menahan laju relokasi ini atau Indonesia harus merelakan ribuan lapangan kerjanya terbang ke pangkuan Vietnam.