Pertemuan Pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan Dinilai Bangun Kepercayaan Publik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) berjalan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan) usai memberikan keterangan pada pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026). (Foto: Antara)

Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro, mengapresiasi langkah komunikasi yang ditunjukkan pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung di tengah tingginya perhatian publik terhadap sejumlah isu penegakan hukum.

Menurut pria yang akrab disapa Simon itu, pertemuan dan silaturahmi antara Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung menjadi sinyal positif bahwa komunikasi antarlembaga negara tetap berjalan baik demi menjaga stabilitas nasional.

“Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah alasan untuk membangun jarak, tetapi justru menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Simon dalam keterangannya, Senin (13/7).

Sinergi Antarlembaga Dinilai Perkuat Kepercayaan Publik

Simon menilai komunikasi yang baik antarlembaga penegak hukum memiliki nilai strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurutnya, masyarakat menginginkan hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan agar masing-masing institusi dapat menjalankan tugas konstitusional secara optimal.

“Publik tentu menginginkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.

Koordinasi Tidak Boleh Mengganggu Kewenangan

Meski mengapresiasi sinergi antarlembaga, Simon mengingatkan bahwa koordinasi harus tetap dibangun dengan menghormati batas kewenangan masing-masing institusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik,” ujarnya.

Ia menegaskan Polri harus tetap diberikan ruang untuk menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.

Sementara itu, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sedangkan TNI tetap berfokus pada tugas pertahanan negara.

“Ketika setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional tanpa saling mengintervensi, maka sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat,” kata Simon.

Dialog Dinilai Lebih Penting daripada Perbedaan Pandangan

Simon juga menilai dinamika yang berkembang di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi negara untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif.

Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi negara yang besar. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog dan mekanisme kelembagaan.

“Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi negara yang besar. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pemimpin mampu menunjukkan keteladanan dengan mengedepankan dialog, komunikasi, dan semangat kebersamaan. Sikap seperti inilah yang memberikan rasa tenang kepada masyarakat,” ujarnya.

Simon berharap pertemuan para pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan tidak berhenti sebagai simbol kebersamaan semata, melainkan menjadi komitmen jangka panjang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menggelar pertemuan dan silaturahmi sebagai bentuk penguatan komunikasi serta sinergi antarlembaga.

Pertemuan itu dipandang sebagai upaya menjaga soliditas aparat negara sekaligus memastikan koordinasi dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.