Agar Perekonomian Tumbuh Merata, Kemenkeu Jalankan Siasat Ini, Indef Ingatkan Potensi Defisit Bengkak

Ilustrasi-Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. Sekretariat Kabinet).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang tahun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah, tidak lagi terkonsentrasi di akhir tahun. Pola ini juga ditujukan untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung mengatakan pola belanja yang sebelumnya menumpuk di akhir tahun atau kuartal IV kini mulai diratakan sejak awal tahun.

“Kita ingin mengubah pola pengeluaran pemerintah. Pola belanja yang dulunya numpuk di kuartal IV sehingga pertumbuhannya tertinggi, sekarang dicoba diratakan,” kata Juda di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Perubahan ini tercermin dari realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 yang mencapai Rp815 triliun, atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Angka tersebut setara 21,2 persen dari total APBN 2026, lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar 17,1 persen.

Untuk kuartal II hingga IV, lanjut Juda, pemerintah menargetkan distribusi belanja masing-masing relatif merata di kisaran 26 persen. Dengan pola ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong lebih cepat dalam tahun berjalan.

“Memang tujuannya agar pertumbuhan ekonomi merata, cepat, dan terjadi di tahun yang sama. Jadi memang ada perubahan dari pola konsumsi pemerintah,” kata Juda.

Ia menambahkan percepatan belanja mulai berdampak pada konsumsi masyarakat. Indikator seperti Mandiri Spending Index menunjukkan tren peningkatan pada sektor konsumsi, termasuk barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga.

Di sisi lain, ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan percepatan belanja memang lebih efektif dibandingkan pola lama yang menumpuk di akhir tahun.

“Sebenarnya kalau dari konsep yang berubah, yaitu mengakselerasi belanja, saya setuju. Karena biasanya belanja kita memang cenderung ngegas di kuartal IV. Itu tidak optimal untuk perekonomian,” ujar Eko.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko terhadap pengendalian defisit di akhir tahun. Defisit APBN pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 0,93 persen terhadap PDB, mendekati batas disiplin fiskal tahunan sebesar 3 persen.

“Karena defisitnya 0,93 persen (kuartal I-2026), kalau kita tarik rata-rata empat kuartal, memang bisa tembus 3 persen. Jadi secara matematika, karena kuartal I sudah 0,93 persen, ada kekhawatiran kalau terlalu digas, jangan-jangan di kuartal IV justru ngerem mendadak. Ini yang kita khawatirkan,” jelas Eko.

Untuk itu, kata dia, Kemenkeu harus memastikan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran guna menjaga defisit tetap terkendali.

Hingga kuartal I-2026, defisit tercatat Rp240,1 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen.

Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen, termasuk lonjakan PPN dan PPnBM sebesar 57,7 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai turun 12,6 persen, dan PNBP melemah 3 persen.

Dari sisi belanja, pemerintah pusat mencatat kenaikan signifikan 47,7 persen menjadi Rp610,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah turun tipis 1,1 persen menjadi Rp204,8 triliun.