Demonstrasi terkait situasi politik dan arah pemerintahan dalam negeri dari sejumlah organisasi mahasiswa berlangsung aman di Kota Jayapura, Papua, Senin (1/9/2025). Namun, rencana demonstrasi lainnya pada Selasa (2/9/2025) terkait dengan isu politik lokal Papua dinilai lebih rawan.
Seperti diwartakan Antara, demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua diinisiasi oleh gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura.
Mereka adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Sekitar 100 mahasiswa memulai aksi di kantor DPRD Papua, Distrik Jayapura Utara, sekitar pukul 11.00 WIT. Penyampaian aspirasi di halaman kantor DPRD Papua berlangsung kondusif.
Massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan situasi politik nasional dan lokal Papua. Hal yang paling disorot ialah tindakan represif dari aparat keamanan dalam menghadapi penyampaian aspirasi publik di sejumlah daerah. Mereka turut meminta agar aparat membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap.
Tokoh muda Papua, Habelino Sawaki, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan menurunkan tensi pasca-gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Habelino, aksi massa yang turun ke jalan telah berhasil menjalankan “tugas pertama”, yaitu menyampaikan pesan kuat kepada para pemimpin negara bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
”Kita telah berhasil menunjukkan kepada seluruh pemimpin bangsa, mulai dari anggota parlemen, aparat kepolisian, TNI, para menteri, hingga Presiden, bahwa kitalah pemilik kedaulatan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Habelino dalam keterangannya, Selasa (2/9).
Dengan pesan yang ia yakini telah sampai, Habelino kini menyerukan agar semua pihak memulai fase berikutnya: memberikan ruang bagi para pemimpin untuk bekerja sesuai tuntutan yang telah disuarakan.
”Marilah Saudara-saudaraku, seluruh elemen bangsa untuk menurunkan tensi politik dan menahan diri, sambil memberi kesempatan kepada para pemimpin negara menjalankan tugas sesuai tuntutan rakyat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan kini beralih ke “tugas kedua”, yakni memastikan tuntutan rakyat benar-benar diutamakan dalam setiap kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut, menurutnya, diperlukan suasana yang kondusif dan tenang.
”Untuk mencapai tugas kedua, dibutuhkan suasana yang damai sehingga para pemimpin bangsa dapat menunjukkan sejauh mana mereka memahami momentum nasional dalam beberapa hari ini,” jelasnya.