Gendang perang yang ditabuh di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bukan sekadar parade kekuatan militer di layar televisi. Bagi Indonesia, desing peluru dan blokade di Selat Hormuz adalah lonceng kematian bagi stabilitas ekonomi domestik. Celakanya, di tengah ancaman krisis energi global yang menganga, ketahanan energi nasional kita justru terlihat ringkih, bahkan kalah jauh jika dibandingkan dengan Jepang.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melemparkan peringatan keras. Menurutnya, semakin lama api peperangan ini berkobar, semakin dalam pula luka yang akan dirasakan oleh pasokan minyak mentah global. Dampaknya sudah jelas: harga minyak akan meroket ke level yang sulit dibayangkan.
“Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui Selat Hormuz,” ungkap Nailul Huda kepada Inilah.com.
Selat Hormuz: Urat Nadi yang Tersumbat
Perlu dipahami, Selat Hormuz adalah jalur urat nadi bagi distribusi minyak dunia. Jika jalur ini tersumbat akibat konflik militer, maka distribusi energi ke seluruh pelosok bumi, terutama Asia, akan mengalami kelumpuhan. Huda memaparkan hukum ekonomi sederhana yang mematikan: ketika barang semakin langka sementara permintaan tetap tinggi, maka harga akan bergerak liar tak terkendali.
Kondisi ini, menurut Nailul Huda, akan memicu inflasi global yang pada akhirnya menyeret dunia ke jurang krisis ekonomi yang tak terhindarkan. Bagi negara-negara yang sangat bergantung pada barang impor, termasuk Indonesia, bersiaplah menghadapi lonjakan harga yang gila-gilaan.
Ironi Negara Net Importir: Belajar dari Jepang
Indonesia kini bukan lagi negara produsen minyak yang berjaya seperti era 1970-an. Saat ini, status kita adalah net importir minyak mentah. Artinya, kebutuhan energi kita lebih banyak bergantung pada pasokan luar negeri daripada produksi sumur-sumur domestik. Dalam posisi serapuh ini, seharusnya cadangan energi nasional menjadi benteng pertahanan utama.
Namun, kenyataannya pahit. Nailul Huda menyoroti fakta bahwa cadangan energi nasional Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Jepang. Ironisnya, Jepang yang secara geografis tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia, justru memiliki manajemen cadangan yang jauh lebih responsif dan tangguh.
“Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Pemerintah Indonesia harusnya merasa khawatir,” tegas Nailul Huda.
Ketidakmampuan atau kelambanan pemerintah dalam membangun cadangan energi yang kuat membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika perang meletus, Jepang sudah punya bantalan yang cukup untuk menahan gejolak harga selama berbulan-bulan, sementara Indonesia mungkin akan langsung limbung dalam hitungan minggu.
Ancaman ‘Imported Inflation’ di Depan Mata
Hingga saat ini, Nailul Huda menilai Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kebijakan strategis yang konkret untuk memitigasi dampak perang Iran-AS. Jika pemerintah tetap bergeming dan tidak menunjukkan langkah kredibel, maka kepanikan akan berpindah ke tangan rakyat.
“Jika tidak khawatir, maka rakyat yang akan semakin khawatir karena pemerintahan yang tidak kredibel. Barang-barang akan semakin mahal, terutama barang impor dan barang yang membutuhkan bahan baku serta bahan penolong dari impor,” paparnya.
Kenaikan harga ini dikenal dengan istilah imported inflation atau inflasi yang diimpor. Ini terjadi ketika biaya bahan baku dari luar negeri naik karena melemahnya nilai tukar atau kenaikan harga komoditas global, yang kemudian memaksa produsen di dalam negeri menaikkan harga jual produk jadi kepada konsumen. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat yang akan menjadi korban pertama.
Butuh Langkah Nyata, Bukan Sekadar Imbauan
Kekhawatiran yang disampaikan Nailul Huda bukan tanpa alasan. Perang Iran-AS pada awal 2026 ini adalah ujian nyata bagi kedaulatan energi kita. Pemerintah tidak bisa lagi hanya berpangku tangan atau sekadar mengeluarkan imbauan agar masyarakat berhemat.
Dibutuhkan percepatan diversifikasi energi, penguatan cadangan minyak nasional (strategic petroleum reserve), serta diplomasi energi yang lincah agar Indonesia tidak menjadi ‘pasien’ dalam krisis global kali ini. Jangan sampai rakyat harus membayar mahal untuk ketidaksiapan birokrasi dalam mengantisipasi badai yang sudah jelas terlihat di cakrawala.