Napas rupiah makin tersengal. Level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) kini bukan lagi sekadar bayangan, melainkan ancaman nyata di depan mata. Jika level ini jebol, dampaknya bukan cuma angka di layar monitor pasar uang, tapi bakal langsung menusuk ke dapur rumah tangga.
Data Refinitiv mencatat, rupiah sempat mencetak rekor terburuk sepanjang sejarah pada penutupan Selasa (20/1/2026) di posisi Rp16.945. Meski Bank Indonesia (BI) langsung memasang ‘pagar’ dengan menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75 persen yang membuat rupiah sedikit menguat ke Rp16.936 pada Rabu (21/1/2026) sore, namun posisi ini masih sangat rawan.
Lantas, apa jadinya kalau benteng Rp17.000 benar-benar rontok?
Harga Pangan dan BBM Jadi ‘Tumbal’
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengingatkan bahwa masyarakat akan merasakan dampak pelemahan kurs ini lewat kenaikan harga barang. Terutama, barang-barang yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Masyarakat mungkin tidak sadar kurs rupiah, tetapi mereka sangat sadar saat harga gula dan daging naik. Begitu juga ongkos transportasi dan biaya listrik yang bakal terasa makin mahal,” kata Ronny, dikutip Rabu (21/1/2026).
Barang-barang seperti obat-obatan, alat kesehatan, elektronik, hingga kebutuhan energi seperti BBM dan LPG adalah daftar panjang yang bakal terdampak langsung. Singkatnya, biaya hidup meroket, tapi pendapatan jalan di tempat.
Dunia Usaha Terhimpit, PHK Mengintip
Pelemahan rupiah bukan hanya musuh rumah tangga, tapi juga momok bagi industri. Mayoritas industri manufaktur Indonesia masih ‘kecanduan’ bahan baku impor. Ketika kurs dolar makin mahal, biaya produksi bakal membengkak hebat.
Menurut Ronny, pengusaha akan dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual (yang berisiko tidak laku) atau menekan biaya operasional.
“Risikonya adalah pemangkasan upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika Rp 17.000 bertahan lama, penciptaan lapangan kerja bakal melambat,” imbuhnya.
Ancaman ‘Imported Inflation‘
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut fenomena ini sebagai imported inflation alias inflasi yang diimpor dari luar negeri akibat mahalnya kurs.
“Bukan cuma harga pangan, cicilan motor hingga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bisa ikut naik. Kenapa? Karena komponen impor di sektor otomotif dan properti itu besar,” jelas Bhima.
Efek domino ini tidak berhenti di situ. Di level makro, pemerintah pun ikut pening. Utang luar negeri pemerintah bakal makin mahal saat dikonversi ke rupiah.
Ujung-ujungnya, cicilan utang yang membengkak bakal memperlebar defisit APBN, yang artinya ruang gerak pemerintah untuk memberi subsidi atau stimulus bakal makin sempit.
Kini, mata publik tertuju pada langkah Bank Indonesia selanjutnya. Apakah intervensi yang dilakukan cukup kuat menahan gempuran dolar, ataukah kita harus bersiap menghadapi era baru rupiah di level Rp 17.000?