AS–Venezuela Memanas, DPR Soroti Ketahanan Fiskal dan Energi RI

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak.(Foto: pks.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar tak lengah membaca dampak konflik geopolitik global, khususnya ketegangan Amerika Serikat dan Venezuela. Meski Indonesia tak terlibat langsung, imbasnya dinilai berpotensi menjalar ke dalam negeri lewat harga minyak dunia, nilai tukar, hingga tekanan pada APBN.

Amin menilai eskalasi geopolitik kerap direspons pasar dengan kenaikan risiko, yang berujung pada fluktuasi harga komoditas strategis, terutama energi. Bagi Indonesia yang masih berstatus net importir minyak, situasi ini perlu diantisipasi secara serius tanpa memantik kepanikan publik.

“Saya menilai Pemerintahan Prabowo telah mengambil langkah yang tepat dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut antisipasi yang lebih sistematis dan terukur, agar gejolak eksternal tidak mengganggu agenda pembangunan nasional,” ujar Amin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Ia menekankan konflik Venezuela tidak berdiri sendiri. Masuknya kepentingan negara besar seperti China dan Rusia dinilai memperlebar spektrum ketidakpastian global, yang dampaknya bisa merembet ke negara berkembang melalui jalur harga energi, arus modal, dan nilai tukar.

“Dalam konteks ini, ketahanan APBN menjadi kunci utama. Asumsi makro, terutama harga minyak dan kurs, harus terus dievaluasi dengan pendekatan manajemen risiko yang kuat,” jelasnya.

Amin menegaskan APBN harus cukup lentur menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan belanja prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tantangan itu kian berat di tengah upaya pemulihan sosial-ekonomi dan infrastruktur pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera.

Menurutnya, isu geopolitik kembali menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Skema subsidi berbasis harga yang rentan terhadap gejolak global perlu dikelola lebih bijak agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

Ke depan, subsidi dinilai perlu makin terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan APBN.

“Saya juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter. Stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta kepercayaan pasar harus terus dijaga melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten,” tuturnya.

Ia menambahkan, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus dibarengi penguatan fondasi ekonomi domestik. Netralitas dalam konflik global, kata dia, bukan berarti abai terhadap risiko.

“Dengan langkah yang tenang dan terukur, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” pungkas Amin.