Balas Sentilan PKB, Said Abdullah Sebut PDIP Partai Penyeimbang Bukan Oposisi Barat

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Eskalasi politik di parlemen menghangat setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) terlibat aksi saling sentil terkait arah politik. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, langsung pasang badan membalas sindiran Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang melabeli posisi politik partainya tampak abu-abu.

Said menegaskan bahwa garis politik banteng moncong putih sudah klir dan mengacu pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu lalu. Menurutnya, PDIP menolak disamakan dengan gaya politik luar negeri yang kaku.

“Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP telah memutuskan bahwa PDIP berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi,” tegas Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Said memaparkan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sangat jelas, yakni mengawal jalannya roda pemerintahan secara objektif dan proporsional. Langkah ini diambil demi kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar berburu ceruk insentif politik.

“Artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDIP memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDIP tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” urai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Namun, sikap manis itu bakal berubah menjadi kritikan tajam dan konstruktif jika di kemudian hari eksekutif kedapatan menelurkan kebijakan yang dinilai timpang dan merugikan publik.

“Dan dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral. Sebagai penyeimbang, PDIP menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi,” urai Said.

Said menilai, sistem oposisi murni cenderung memicu konflik politik total karena fokusnya hanya mencari-cari titik lemah penguasa demi menjatuhkan elektabilitas pemerintah. Lebih lanjut, ia mengklaim Presiden Prabowo Subianto justru sangat memahami dan menyambut baik kedewasaan politik yang ditunjukkan PDIP sebagai penyeimbang.

“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

Ketegangan ini berawal dari sentilan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta ketegasan PDIP. Jazilul menyoroti kehadiran politikus senior PDIP, Andi Widjajanto, yang kedapatan turun ke jalan bergabung dalam barisan unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu. PKB pun mendesak agar PDIP bersikap kesatria menentukan arah mata angin politiknya.

“Saya berharap (PDIP) mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi, jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program sudah diletakkan,” cetus Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Jazilul mengingatkan, saat ini pemerintah membutuhkan atmosfer politik yang solid dan bersatu agar visi-misi pembangunan nasional milik Presiden Prabowo tidak terhambat.

“Tahap itu juga harus sudah jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu,” sambungnya.

Ia menambahkan, meskipun partai koalisi pemerintah selalu berlapang dada menerima berbagai masukan, perلافatan pandangan politik semestinya tidak sampai menjegal agenda kerja nasional di lapangan.

“Tapi kalau ada kesan mengganggu, tidak baik untuk menjalankan program begitu. Jadi posisinya supaya gentle saja,” kunci Jazilul.