Banjir Jadi Alarm, Bali Butuh Tata Kelola Terpadu Bukan Ego Sektoral

Warga berjalan melewati lumpur pasca terjadi banjir di Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). (Foto: Antara)

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana, menilai Gubernur Bali I Wayan Koster memiliki peran penting untuk meredam ego sektoral antar kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Bali.

Menurut Ari, posisi gubernur sangat strategis. Selain berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, gubernur juga bertindak sebagai kepala daerah tingkat provinsi. “Peran ganda ini memungkinkan Gubernur Bali menjadi jembatan (intermediary) yang menyatukan kepentingan antar kabupaten/kota, sekaligus menghubungkan daerah dengan pemerintah pusat agar berjalan sinergis,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Ia menegaskan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali menjadi pelajaran penting bagi para elite pemerintahan agar konsep “One Island, One Management” tidak berhenti sebatas slogan tanpa implementasi nyata.

Ari mencontohkan, banjir parah di Denpasar tidak semata-mata disebabkan persoalan tata kelola di hilir. Masalah juga berasal dari daerah hulu dan tengah seperti Bangli, Badung, dan Gianyar.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kesadaran Bali sebagai satu kesatuan ekologis sudah diwariskan sejak masa Sri Kesari Warmadewa, ketika konsep “Bali Dwipa” digagas sebagai pulau yang beragam namun menyatu dalam teologi, budaya, ekologi, dan bentang alam.

Filosofi itu, lanjutnya, kini tercermin dalam gagasan “One Island, One Management”. Namun dalam praktik pemerintahan, konsep tersebut masih sebatas retorika karena terhalang oleh sekat-sekat ego kabupaten maupun sektoral. Ari mencontohkan, buruknya pengelolaan sampah di daerah hulu atau tengah akan berdampak langsung pada Denpasar sebagai wilayah hilir. “Kita perlu belajar kembali dari para leluhur dalam mengelola Bali,” kata eks Koordinator Stafsus Presiden di era Joko Widodo (Jokowi).

Topik