Mungkin banyak yang belum paham bahwa Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah merupakan negara dengan ketahanan tinggi terhadap krisis energi. Saat ini, sudah banyak negara bahkan tetangga Indonesia yang didera krisis energi.
Beberapa waktu lalu, JPMorgan Asset & Wealth Management merilis laporan strategis bertajuk Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026. Laporan ini membedah ketahanan energi masing-masing negara di dunia.
Sebanyak 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia dianalisis dalam laporan tersebut. Hasilnya cukup mengejutkan.
Indonesia bertengger di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat ketahanan energi tertinggi di dunia. Posisi teratas ditempati Afrika Selatan.
Afrika Selatan menjadi juara pertama dengan skor 79. Menurut analisis JPMorgan, ketahanan energi negara tersebut dipicu sejumlah faktor, salah satunya dominasi penggunaan batu bara domestik yang mencapai 75 persen.
Sementara itu, Indonesia mencatat skor ketahanan energi sebesar 77 karena memiliki sumber daya domestik yang melimpah. Indonesia merupakan salah satu penghasil gas alam serta batu bara terbesar di dunia, sehingga tingkat ketergantungan terhadap impor energi relatif rendah.
Menariknya, sejumlah negara maju seperti Jepang, Italia, Korea Selatan, hingga Singapura justru dinilai paling rentan terhadap guncangan energi.
Hal ini disebabkan tingginya ketergantungan terhadap impor energi, terutama minyak dan gas bumi (migas), serta ketidakpastian distribusi energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Atas capaian ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan laporan JPMorgan tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi.
“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi,” kata Menko Airlangga.
Di tengah volatilitas harga energi global, posisi tersebut dinilai memberi ruang fiskal lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha.
Meski demikian, Menko Airlangga menegaskan capaian itu tidak membuat pemerintah lengah terhadap berbagai risiko. Pemerintah akan terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menko Airlangga benar. Analis JPMorgan pun mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terlena dengan bahan bakar fosil. Ke depan, percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) perlu disegerakan guna mempertahankan skor ketahanan ini di masa mendatang.