Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kabarnya akan kembali mengadakan demo lanjutan, pasca tuntutan 17+8 belum sepenuhnya direalisasikan.
Legislator Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda menyebut akan menghargai setiap proses penyampaian pendapat. Dia pun mengungkit, gerak cepat partainya dalam merespons protes publik terhadap kadernya Ahmad Sahroni.
“Yang jelas kami (terhadap) seluruh saluran demokrasi, kami hormati, kami hargai. Fraksi kami termasuk partai yang sejak awal, memberikan respons cepat terhadap tuntutan publik. Sebelum kemudian institusi-institusi lain melakukan respons,” ucap Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Terkait masih adanya mahasiswa dan pengunjuk rasa yang ditahan oleh aparat, ia menuturkan penyelesaian hal ini harus diserahkan pada proses penegakan hukum yang objektif.
“Bagi kami penegakan hukum itu di atas segala-galanya. Penegakan hukum kita harus objektif. Basisnya adalah evidence, bukti-bukti. Dan sepanjang penegakan hukum kita objektif, tidak diintervensi oleh pihak manapun, Fraksi Partai Nasdem tentu akan mendukung proses itu,” ucap Ketua Komisi II DPR itu.
Sebagai informasi, BEM SI bakal terus mengawal tuntutan 17+8 agar segera dipenuhi. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan sekaligus menyatakan siap membangun konsolidasi internal untuk langkah selanjutnya.
Adapun konsolidasi internal yang dilakukan BEM SI saat ini akan membahas arah gerakan ke depan. Tidak menutup kemungkinan, aksi lanjutan akan digelar apabila pemerintah tak kunjung menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. “Ya ada kemungkinan, tergantung hasil diskusi konsolidasi kawan-kawan,” ujarnya kepada Inilah.com.
Hal senada juga dikatakan Koordinator media aliansi BEM Seluruh Indonesia Teo Ramadhan menyebut konsolidasi yang dilakukan guna menindaklanjuti aksi unjuk rasa sebelumnya.
“Kita bakalan melakukan konsolidasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti aksi yang telah kita lakukan kemarin,” jelas Teo kepada Inilah.com.
Pengawalan ini dilakukan dengan melihat kinerja DPR RI ke depannya pasca didemonstrasi oleh elemen masyarakat.
“Dan menjadikan point tuntutan yang disampaikan sebagai acuan. Bukan hanya DPR RI saja, tapi seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia,” sambungnya.