Sebuah kabar busuk meruap di tengah hiruk-pikuk tudingan kecurangan, pasca-Pemilu yang disebut-sebut banyak media massa kredibel sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Jewish Insider, media massa Israel, pada edisi 28 Februari 2024 menulis bahwa sedianya akan terjadi normalisasi hubungan diplomatik Israel-Indonesia, sebelum 7 Oktober 2023.
Dalam artikel bertajuk “Israel, Indonesia were on track to normalize ties before Oct. 7: sources”, wartawan Jewish Insider, Lahav Harkov, menulis bahwa Indonesia, “negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, telah mensahkan perjanjian untuk bertukar kantor perdagangan dengan Israel, dan upacara penandatanganan itu telah ditetapkan pada Oktober 2023”.
Bila kemudian hal tersebut sementara belum terwujud, menurut Insider, hal itu semata “…sebuah langkah yang tertunda karena serangan teror Hamas terhadap Israel dan perang berikutnya di Gaza”. Insider mendaku mengantongi pernyataan tiga sumber yang terlibat dalam negosiasi tersebut.
Insider menyatakan, dalam urusan tersebut Menteri Luar Negeri Israel (saat itu) Eli Cohen, dan Presiden Joko Widodo—Insider menulisnya sebagai ‘’departing president”—telah menyetujui rancangan akhir perjanjian bagi kedua negara untuk bertukar kantor perdagangan. Langkah itu juga ditulis Insider dengan mengutip sumbernya sebagai “langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh”.
Tulisan itu juga mengungkap bahwa Oktober 2023 merupakan waktu yang disepakati sebagai tanggal pengumuman resmi urusan tersebut. Insider menulis, Andi Widjajanto, yang saat itu merupakan penasihat senior Jokowi, telah bertemu Ronen Levy, yang saat itu menjabat direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel dan salah satu pemain kunci Israel dalam Abraham Accords. Keduanya bertemu di Yerusalem pada September 2023. Hadir di antara mereka Dan Shapiro, yang ditulis Insider sebagai penasihat senior Kemlu bagian integrasi regional untuk Presiden Joko Widodo. Disebutkan, seorang pengusaha AS yang berbasis di New York City, Joey Allaham, juga memainkan peran penting dalam negosiasi tersebut.
Menurut Insider, “Meskipun Shapiro hadir, dan sejumlah kecil pejabat Amerika Serikat juga ikut serta dalam perundingan tersebut, Jakarta tidak mengajukan permintaan khusus apa pun kepada Washington.”
Adapun nota kesepahaman yang dicapai pada pada 21 September itu antara lain menyatakan bahwa kedua negara berupaya untuk “memperluas Perjanjian Abraham dan mempromosikan perdamaian, hidup berdampingan, saling pengertian, dan menghormati di antara masyarakat dari semua agama, etnis, dan kebangsaan.” MOU tersebut juga menyatakan bahwa kedua pihak mendukung “perbaikan kehidupan sehari-hari rakyat Palestina” dan penyelesaian konflik secara damai.
Insider juga menulis bahwa wartawannya melihat di dalam dokumen kesepakatan terdapat klausul bahwa kedua belah pihak akan menyusun mekanisme pemberian visa bisnis kepada warga Indonesia dan Israel, melalui kantor perdagangan. Yang menarik, Insider juga menulis bahwa Menhan Prabowo Subianto—yang ditulis media itu sebagai “presiden terpilih”–telah lama mendukung normalisasi dengan Israel. Sebagai menteri pertahanan, disebutkan bahwa Prabowo telah bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel saat itu, Eyal Hulata.
Insider juga menyebut, kedua negara juga berbicara tentang penghapusan Israel dari daftar hitam visa Indonesia. “Saat ini, puluhan ribu peziarah Kristen asal Indonesia mengunjungi Israel setiap tahunnya, namun sangat sulit bagi warga Israel yang tidak memiliki paspor negara lain untuk mengunjungi negara kepulauan di Asia Tenggara, termasuk destinasi wisata populernya, Bali,” tulis media Israel itu.
Setelah serangan-serangan anti-kemanusiaan yang dilakukan Israel dimulai, Insider menulis dengan mengutip sumbernya,”Pihak-pihak tersebut mengatakan kita harus menunggu, karena waktunya tidak tepat.” Namun, sumber tersebut mencatat bahwa Indonesia “tidak mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak akan dilaksanakan–hanya saja ini bukan waktu yang tepat.” [dsy/jewish insider]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)