Beras Deflasi di 23 Provinsi, Mendagri Tito: Alhamdulillah, Jadi Peredam Inflasi Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Foto: Kementan)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa beras berperan signifikan sebagai peredam laju inflasi nasional pada Oktober 2025. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Jakarta, Selasa (4/11/2025), merespons data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat komoditas beras mengalami deflasi (penurunan harga).

“Alhamdulillah, beras menjadi peredam inflasi bulan ini. Ini menunjukkan kinerja positif dari seluruh pihak, terutama di sektor pangan, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Mendagri Tito.

Tito menambahkan, meski ada tekanan inflasi global akibat kenaikan harga emas, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mengalami inflasi pada komoditas ini.

“Tren ini menandai perbaikan signifikan dimana berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Amalia.

Secara umum, inflasi Oktober 2025 tercatat 0,28 persen (bulanan) dan inflasi tahunan 2,86 persen, yang dinilai masih dalam kisaran aman.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian positif ini merupakan hasil kerja keras bersama. Ia merujuk data BPS yang mencatat kenaikan produksi beras tertinggi sejak 2009, yakni sebesar 4,15 juta ton.

“Alhamdulillah, berkat gagasan besar Bapak Presiden dan kerja sama semua pihak. Kenaikan produksi ini sebenarnya sudah diprediksi lebih awal oleh FAO dan lembaga Amerika bahwa Indonesia akan tumbuh kuat di sektor pangan,” kata Mentan.

Meski demikian, Amran menyoroti adanya anomali harga pada komoditas cabai, ayam, dan telur akibat ulah middleman (tengkulak). Ia juga menemukan adanya praktik penjualan beras kualitas rendah (tingkat pecah tinggi) yang dilabeli harga premium.

“Beras yang seharusnya dijual kisaran 12 ribu, tapi dijual 17 ribu. Nah ini harus kita bereskan bersama,” tegas Mentan.

Untuk itu, Mentan Amran, yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyatakan pemerintah akan memperkuat posko lapangan di 51 kabupaten yang mengalami kenaikan harga, bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian Perdagangan.

“Kami sudah menurunkan tim di 51 kabupaten untuk memantau harga dan pasokan. Sinergi dengan Bulog, Bapanas, dan Kemendag berjalan baik,” pungkas Amran.

Topik