Berharap Tembakan Fiskal ‘Koboi’ Purbaya Wujudkan Ekonomi 8 Persen

Ilustrasi Jurus Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. (Desain: Inilah.com/Lukman).

Kebijakan fiskal itu bak pedang bermata dua. Jika kebijakannya tepat, akan efektif mendorong perekonomian tumbuh cepat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Celaka jika salah, ekonomi babak belur, banyak rakyat miskin dan menganggur.

Keberanian Presiden Prabowo Subianto mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (8/9/2025), adalah kejutan pertama. Masih banyak kejutan lain setelahnya.

Usai pelantikan menkeu yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, lantai bursa langsung bereaksi negatif. Selama ini, sosok Sri Mulyani dianggap sebagai penentu pasar. Saat penutupan perdagangan hari itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,28 persen.

Perkembangan negatif dari pasar saham, tak membuat rencana Purbaya berkunjung ke Lapangan Banteng, tempat menkeu berkantor, batal.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, terlihat di Lobby Djuanda 1 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar pukul 17.20 WIB.

Masih mengenakan jas hitam dengan dasi biru, Purbaya disambut tiga Wakil Menkeu (Wamenkeu), yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu. Tak terlihat Sri Mulyani dalam barisan itu.

Kala itu, wartawan yang sudah menunggu di Kemenkeu, diberi kesempatan untuk bertanya. Kali ini, Purbaya benar-benar kepleset saat menjawab pertanyaan soal tuntutan masyarakat bertajuk 17+8.

Wajah penuh semangat dan percaya diri, Purbaya menyebut tuntutan 17+8 itu, tidak mewakili mayoritas rakyat Indonesia. Terkesan kuat meremehkan aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dia bilang, tuntutan 17+8 disuarakan hanya sebagian kecil rakyat, yang masih susah kehidupannya. “Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang ya,” kata Purbaya.

Selanjutnya, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu, mengatakan mampu mendorong perekonomian Indonesia bergerak ke level 6-7 persen dalam waktu cepat. Kalau terwujud, rakyat tidak akan demo-demo lagi. Karena sibuk bekerja, mencari nafkah.

“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” kata dia.

Pernyataan itu langsung viral di media sosial (medsos). Mudah ditebak, sebagian besar warga internet langsung melontarkan kalimat ‘nyinyir’ untuk Purbaya. Bahasa medsosnya: ‘dirujak’.

Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, Menkeu Purbaya adalah figur yang terlalu percaya diri alias overconfidence. Ini berisiko besar.

“Pejabat ekonomi itu ibarat sopir, kalau terlalu percaya diri kemudian melaju kencang di jalan licin, risiko kecelakaan membesar,” kata ANH, sapaan akrabnya.

Kabarnya, derasnya respons negatif dari netizen dan berbagai kalangan, membuat Presiden Prabowo gerah. Pihak Istana pun menegur Purbaya dan diharapkan segera minta maaf.

Benar saja. Purbaya menyatakan permintaan maaf usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) dengan Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9). Dia bilang belum bisa menghilangkan gaya koboi-nya itu.

“Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

Suasana pun Kembali tenang. Tak adalagi gejolak pasar atau suara-suara ‘ngerujak’ Purbaya di medsos. Pasar saham bergerak positif.

Pada Jumat (19/9), misalnya, IHSG ditutup di level 8.051. Jauh di atas saat pelantikan Purbaya di mana IHSG ditutup 7.766,84. Mungkin, pasar sudah ‘move on’. Melupakan Sri Mulyani, menyambut Purbaya.

Tembakan ‘Koboi’ Purbaya

Hanya dalam hitungan hari, Menkeu Purbaya langsung bikin banyak gebrakan. Misalnya, menarik dana pemerintah yang tersimpan di brankas Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke sistem keuangan, lewat 5 bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kelima bank pelat merah itu adalah BRI (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun) dan Bank Syariah Indonesia/BSI (Rp10 triliun).

Diharapkan, tambahan likuiditas itu dimanfaatkan kelima bank pelat merah itu, mendorong sektor riil. Bank jangan pelit memberikan kredit modal kepada pengusaha, khususnya kelas UMKM.

Purbaya optimistis, 5 bank itu, bakal menggelontorkan dana tersebut ke sektor riil. Kalau tidak, bank itu harus menanggung rugi. Karena dana tersebut bukan gratisan, melainkan utang yang bunganya 4 persen.  

“Kalau dia enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan ada cost (of capital) sekitar 4 persen ya. Dia harus bayar uang itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” ungkap Purbaya.

Asal tahu saja, dana Rp200 triliun itu, berasal dari sisa anggaran lebih (SAL) selama setahun anggaran, yang ditempatkan pemerintah di BI. Pada akhir 2024, angka SAL sekitar Rp457, 5 triliun.

Namun, sejumlah ekonom mempertanyakan efektivitas ide Purbaya itu. Pasalnya, banyak pengusaha enggan melakukan ekspansi usaha. Mereka malas menarik kredit dari perbankan. Lantaran, daya beli masyarakat masih lemah.

Sebut saja, Wijayanto Samirin, Dosen Ekonomi dari Universitas Paramadina, mengkhawatirkan ‘Gebrakan Rp200 triliun’ Purbaya bakal gatot alias gagal total mengerek pertumbuhan ekonomi.

Dia bilang, saat ini, pengusaha gamang memanfaatkan kredit perbankan. Alasannya ya itu tadi, daya beli masih lemah. Cukup berisiko bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis yang dibiayai kredit bank.

“Sepanjang isu permintaan (kredit) tidak dicarikan solusi, dunia usaha tidak akan ekspansif. Sehingga menggelontorkan likuiditas perbankan sebesar itu, bisa tidak membantu,” kata Wija, sapaan akrabnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, ketersediaan likuiditas di perbankan belum cukup untuk mendorong ekspansi dunia usaha.

Respons pengusaha, kata Shinta, sangat bergantung kepada permintaan pasar, kepastian kebijakan, dan biaya usaha secara keseluruhan. “Dalam beberapa bulan terakhir, jika kita lihat datanya memang angka pertumbuhan kredit, melambat,” katanya.

Ia memaparkan, pertumbuhan kredit pada April 2025, masih berada di level 8,88 persen. Kemudian turun menjadi 8,43 persen di Mei; menjadi 7,77 persen pada Juni, dan terakhir hanya 7,03 persen pada Juli 2025. Atau terendah sejak Maret 2022.

Khusus kredit modal kerja, tren pelemahannya lebih tajam lagi. Pada Februari 2025, masih tumbuh 7,66 persen. Kemudian anjlok ke 4,62 persen di April. Turun lagi ke 4,45 persen di Juni, kemudian terjun bebas 3,08 persen pada Juli 2025.

“Apakah ini berarti dunia usaha benar-benar menginjak rem? Tidak sepenuhnya. Yang terjadi adalah strategic recalibration, bukan stagnasi,” kata Shinta.

Apindo, kata dia, melihat tren ini sebagai tanda cautious optimism. Dunia usaha, memilih konsolidasi, efisiensi, dan pertumbuhan berkualitas, bukan ekspansi agresif. Strategi ini memastikan ketahanan bisnis sambil menunggu momentum ekonomi yang lebih kuat.

Di poin lainnya, Purbaya mengobrak-abrik RAPBN 2026 yang telah disusun rapi Sri Mulyani. Tahun depan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dinaikan Rp43 triliun, menjadi Rp692 triliun.

Tentu saja, ini kabar baik bagi masyarakat di daerah. Karena, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat dikerek tinggi di sejumlah daerah, pastinya dibatalkan. Sebelumnya, sempat terjadi penolakan keras dari masyarakat atas ‘pindah angka’ PBB yang sangat memberatkan.

Dan, masih banyak lagi gagasan Purbaya. Misalnya, membentuk tim pemantau serapan anggaran di kementerian dan lembaga (K/L). Ditengarai masih banyak K/L, khususnya yang baru terbentuk, lelet dalam menyerap anggaran.  

Dia juga tak segan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapannya rendah. Tegas saja dia menyebut serapan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN), perlu ditingkatkan.

“Nanti secara reguler, kementerian dan lembaga yang lambat, saya akan datangin dan meeting sama mereka. Kemudian jumpa pers di depan teman-teman semua, kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” kata Purbaya.

Semua gagasannya baik, tinggal bagaimana implementasinya. Tentunya tak mudah, apalagi jika Purbaya tak mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Apalagi jika kepentingan mereka tergangg dengan tembakan koboinya. Bisa berujung manuver politik untuk mengganjalnya.

Tolak Tax Amnesty dan BLBI

Menkeu Purbaya terkesan ingin menyasar pajak kelompok kaya yang selama ini, dinilai belum maksimal. Di sisi lain, merekalah yang paling banyak mendapatkan insentif.

Beda dengan wong cilik yang terus diburu pajaknya agar patuh. Tak perduli kemampuan finansial kelas menengah ke bawah sudah ngos-ngosan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan tegas, Purbaya menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sangat memanjakan para pengemplang pajak kelas kakap.

Masalahnya, RUU Tax Amnesty sudah terlanjur masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 di DPR. Beleid ini dipaksakan Komisi XI DPR agar segera dibahas.

Naga-naganya, Purbaya tak akan punya nyali untuk melawan kekuatan politik di Senayan.

“Kita 2 kali jalankan tax amnesty. Itu memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Karena dia pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” katanya, Jumat (19/9/2025).

Meski menolak, Purbaya mengaku akan mempelajari berbagai rencana kebijakan yang diusulkan DPR, termasuk RUU Tax Amnesty yang bakal digodok parlemen.

“Saya enggak tahu saya bisa nolak (tax amnesty) apa enggak. Saya lihat perkembangannya seperti apa. Saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom untuk saya sih, tidak terlalu appropriate. Tidak terlalu pas,” ungkapnya.

Purbaya menegaskan, program pajak harus fokus pada pemungutan pajak yang sesuai aturan, dan tidak justru memberatkan pembayar pajak.

“Jadi yang pas adalah jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul. Kalau ada yang salah, dihukum. Tapi jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang baik terhadap pembayar pajak,” katanya.

Selain itu, Purbaya sangat menghindari kenaikan tarif pajak yang menyasar kelas menengah ke bawah. tak ingin menambah beban kelompok menengah ke bawah yang sudah berat beban hidupnya. Dia memilih mengawal pajak orang kaya, termasuk potensi kebocorannya.    

Dia sempat melakukan kunjungan mendadak alias ‘sidak’ ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memastikan tidak ada kebocoran. “Saya akan sisir itu pendapatan yang besar-besar seperti apa, ada bolong atau tidak? Seperti apa? Nanti kita perbaiki secepatnya,” kata Purbaya, Selasa (16/9).

Namun, Purbaya ternyata enggan membongkar megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Alasan Purbaya agak sulit diterima nalar. Karena kinerja Satuan Tugas (Satgas) BLBI, tidak efektif. Kerjanya hanya menimbulkan keributan, tanpa perolehan aset yang signifikan.

“Kalau memang ada uangnya, ya kita kejar. Tapi kalau enggak ada, cuma ribut saja, buat apa,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Purbaya menilai, megaskandal BLBI sudah berjalan lama, memiliki ketidakjelasan secara hukum. Jika kasusnya jelas, aset pasti sudah berhasil dikantongi.

“Kemungkinan juga, ini kan kasus lama. Kemungkinan juga nggak terlalu clear ini kasus hukumnya,” ujar Purbaya.

Keengganan Purbaya mengejar aset BLBI ini, menimbulkan pertanyaan besar. Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro menyebut, sikap Pubaya terkait BLBI ini, memperkuat relasi politik dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Ekonom senior yang alumni UGM ini, menantang Purbaya debat tentang BLBI. “Jangan merasa menkeu terhebat. Dia, ekonom lulusan Amerika Serikat, saya tantang debat soal BLBI. Walau saya hanya alumni UGM seangkatan menkeu era Gus Dur yakni Bambang Sudibyo, bolehlah kita ketemu. Kapan saja,” tukasnya.

Sasmito mengatakan, 70 persen dana APBN yang berasal ari pajak rakyat kelas menengah ke bawah, sebagian besar untuk membayar subsidi bunga oblikasi rekap BLBI. “Saya duga itu titipan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang pernah ke KPK dan bilang tutup buku untuk BLBI,” pungkasnya. (Ipe, Clara)

Topik