Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget ketika media memotong pernyataannya terkait tuntutan 17+8 merupakan aspirasi sebagian kecil rakyat.
Purbaya menjelaskan, bakal memperbaiki jika memang ada kesalahan. “Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya akan perbaiki,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025).
Kemudian dia menerangkan maksud dari pernyataannya yang mendapat banyak sorotan dari publik.
“Tapi, yang jelas maksud saya bukan seperti itu. Bukan bilang, oh biar saja, atau itu yang susah saja. Enggak begitu. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari pekerjaan. Bukan mereka saja ya, tapi semuanya. Masyarakat, agar bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya, sebetulnya,” jelasnya.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya mengaku akan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Untuk mempertimbangkan jabatan yang diembannya, saat ini. Klarifikasi ini disampaikan menjawab kontroversi “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dinilai meremehkan publik.
“Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
Purbaya menyebut dirinya adalah pejabat baru di lingkup Kemenkeu. Penunjukannya sebagai Menkeu, boleh dibilang ‘menteri kagetan’. “Jadi kalau (saya) ngomong, kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ucap Purbaya.
Ia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani sebagai mantan Menkeu, agar bisa menjalankan kebijakan fiskal dengan baik.
Purbaya juga berjanji akan belajar semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik. “Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya menanggapi soal “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Senin (8/9/2025). “Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya.
Maka dari itu, Purbaya akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen.
Dia meyakini, ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang seara otomatis. “Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” tambahnya.
Purbaya menyatakan komitmen untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin. “Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.
Mengingatkan saja, Purbaya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.