Kamis, 23 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025). (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan kapal-kapal pembawa barang, guna memberantas praktik under invoicing di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Dia mengatakan, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelejen (AI) bakal digunakan untuk optimalisasi pengawasan jalur barang kelar dan masuk pelabuhan.
Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya usai diskusi dengan sejumlah pimpinan DJBC, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).
“Sebenarnya sudah cukup bagus tapi belum ke level di mana bisa secara online, di situ saja monitor kapalnya under invoicing. Belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan,” ujar Menkeu Purbaya.
Untuk optimalisasi pengawasan, kata Menkeu Purbaya, tiga bulan ke depan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengembangkan sistem AI. Sejalan dengan keinginan Menkeu Purbaya menjadikan Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai pusat intelijen berbasis teknologi informasi.
Menkeu Purbaya menyebut, tim tersebut akan berisi 10 orang ahli dari berbagai bidang untuk menganalisis kebocoran di Bea Cukai. Dia berharap lembaga itu dapat berperan sebagai think tank yang memberikan rekomendasi riset dalam aktivitas perdagangan.
“Kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago disana. Ada mathematician segala macem untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada,” tutur sia.
Tak hanya mengawasi di bea cukai, kata dia, teknologi AI digunakan dalam sistem pajak. “Pajak juga sama nanti, pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring ujung ke ujung,” tuturnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengatakan bakal ada penangkapan mafia besar-besaran dalam waktu dekat. Dia mengaku sudah mengantongi nama sosok mafia tersebut.
“Yang under-invoicing, yang selama ini menyelundupkan, terbanyak tekstil, baja, apa segala macam. Itu, kan, sudah ada nama-nama pemainnya, kan. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ujar Purbaya, di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).
Lebih lanjut, Purbaya belum mengungkap berapa kerugian negara yang terjadi akibat mafia tersebut. Dia juga belum menghitung potensi pemulihan pengembalian pendapatan negara dari penyeludupan itu. “Belum tahu. Masih kita hitung,” ucapnya.
Analis dari Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal bea Cukai (DJBC) dari praktik mafia yang merugikan negara dalam jumlah super jumbo.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, diduga, marak praktik miss invoicing yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Alhasil, negara kehilangan potensi penerimaan yang angkanya pastilah gede.
“Angka itu terjadi 2013-2024, atau dua periode pemerintahan Jokowi. Terjadi miss invoicing atau penyelewengan angka transaksi sebesar Rp1.000 triliun per tahun. Pantas saja, pada Desember 2016, Jokowi mengaku punya data simpanan duit orang Indonesia di luar negeri sebesar Rp11.000 triliun,” kata Gede di Jakarta, Rabu (22/10/2025).