DPR ‘Warning’: Anak Korban Bencana Jangan Sekadar Disuruh Sekolah

Poster Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tertempel di kawasan sekolah Dasar Negeri 3 Tripe Jaya yang rusak dan tertimbun material lumpur pasca bencana di Desa Uye Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, Gayo Lues, Aceh, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Antara)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan sekitar 85 persen sekolah di kawasan terdampak bencana di Sumatera siap kembali beroperasi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi meminta sekolah tidak hanya fokus pada pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan kondisi mental siswa korban bencana.

Hilman menekankan, peran sekolah sangat penting dalam membantu pemulihan psikologis siswa di wilayah terdampak, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami tentu menyambut baik rencana pengoperasian 85 persen sekolah di wilayah bencana Sumatera. Namun, kami berharap sekolah bisa membantu proses pemulihan mental peserta didik yang mayoritas mengalami trauma pascabencana,” ujar Hilman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, banyak siswa korban bencana mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang mereka alami. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan orang tua atau anggota keluarga terdekat. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada perkembangan emosional, konsentrasi belajar, serta motivasi siswa dalam jangka panjang.

“Pembukaan sekolah harus disertai pendampingan psikologis agar siswa dapat kembali belajar secara optimal,” katanya.

Hilman meminta sekolah menjadi ruang aman bagi anak dengan mengedepankan pendekatan ramah anak. Menurutnya, proses pembelajaran sebaiknya diawali dengan kegiatan pemulihan psikologis sebelum kembali ke pembelajaran normal.

“Pemulihan mental menjadi fondasi penting. Sekolah bisa memulai dengan aktivitas kreatif, permainan edukatif, dan kegiatan yang bersifat menyenangkan agar anak-anak merasa aman dan tenang,” jelasnya.

Selain aspek psikologis, Hilman juga mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar siswa, termasuk perlengkapan sekolah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Ia menilai, banyak siswa berpotensi kembali ke sekolah tanpa perlengkapan belajar karena terdampak banjir dan longsor.

“Negara harus hadir memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan perlengkapan sekolah,” tegasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dijamin negara, termasuk dalam situasi pascabencana. Ia berharap bencana alam tidak memutus akses pendidikan dan masa depan anak-anak di wilayah terdampak.

“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dua kali, karena bencana dan karena kehilangan akses pendidikan,” pungkas Hilman.