Perekonomian Indonesia ditengarai bisa tumbuh 5,1 persen secara tahunan pada 2023 dengan inflasi yang terkendali. Namun, pemerintah perlu kerja keras untuk mengendalikan inflasi pangan.
“Inflasi di paruh kedua bisa sampai di bawah 4 persen. Di semester I inflasi masih di atas 5 persen sehingga kita harus kerja keras untuk menurunkan inflasi, terutama inflasi pangan,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dipantau di Jakarta, Minggu (5/3/2023).
Pengendalian inflasi dengan menjaga ketahanan pangan akan dapat mendorong konsumsi masyarakat yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB).
“Indonesia juga bisa meningkatkan ekspor ke India dan China yang sedang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia,” katanya.
Saat ini pemerintah berusaha mengendalikan inflasi harga komoditas dengan bersinergi, terutama untuk mengendalikan harga bahan pangan seperti beras dan minyak goreng.
Adapun BI melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan.
GNPIP 2023 akan dijalankan dengan berbagai program, seperti pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai dan replikasi model bisnis, pemberian alat dan mesin pertanian kepada petani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
“Mari kita terus waspada dan bersinergi serta berinovasi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi harga bergejolak dan harga diatur pemerintah,” kata Perry.
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengingatkan pemerintah untuk menjaga harga komoditas terutama bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng yang berpotensi mendorong inflasi pada Ramadan 2023.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)