Elon Musk, bos Tesla dan pemilik platform media sosial X, secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap demonstrasi anti-imigran di Jepang. Langkah ini memicu perdebatan, terutama di tengah rencana pemerintah Jepang untuk menyerap ratusan ribu tenaga kerja dari India guna mengatasi krisis demografi dan kekurangan tenaga kerja.
Musk, yang dikenal sebagai pendukung partai-partai sayap kanan di berbagai negara, termasuk Alternative for Germany, menyuarakan dukungannya dengan mengunggah ulang (retweet) sebuah video. Video tersebut diunggah oleh akun media sosial ‘The British Patriot’ yang menampilkan demonstrasi anti-imigrasi di Jepang. Dalam unggahannya, Musk hanya menyertakan satu kata: “Bagus.”
Video tersebut, yang diyakini direkam di Pelabuhan Osaka pada Sabtu pekan lalu, memperlihatkan sekelompok kecil massa membawa bendera Jepang dan spanduk anti-imigrasi. Salah satu spanduk bahkan bertuliskan: “Jangan jadikan Jepang Afrika.”
Akun pengunggah video itu juga menulis, “Dari Australia hingga Eropa hingga Jepang, warga bersatu untuk remigrasi.”
Krisis Demografi dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Dukungan Musk ini muncul di saat Jepang menghadapi dilema besar. Dengan tingkat kelahiran yang terus merosot dan populasi yang menua, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk menopang ekonominya. Rencana pemerintah untuk menyerap 500 ribu tenaga kerja India adalah salah satu solusi yang ditawarkan.
Meskipun tingkat imigrasi di Jepang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya, jumlah penduduk asing terus meningkat. Tahun lalu, jumlahnya melonjak lebih dari 10 persen menjadi 3,76 juta, mencatat rekor tertinggi selama tiga tahun berturut-turut. Kini, warga asing mencakup lebih dari 3 persen dari total populasi.
Sentimen Xenofobia yang Meningkat
Namun, seiring dengan peningkatan jumlah imigran, sentimen xenofobia di Jepang juga dilaporkan meningkat. Hal ini terlihat dari perolehan signifikan yang diraih partai anti-imigrasi Sanseito dalam pemilu majelis tinggi pada Juli lalu. Partai tersebut berhasil meningkatkan jumlah kursinya dari dua menjadi 15.
Seperti dikutip dari The South China Morning Post (SCMP), agenda Sanseito kerap mencerminkan gerakan populis di berbagai belahan dunia. Slogan ‘Japanese First’ yang mereka gaungkan dikritik sebagai sentimen xenofobia, memicu kekhawatiran akan meningkatnya diskriminasi terhadap warga asing.
Shin Su-gok, seorang warga keturunan Korea generasi ketiga yang bekerja sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia dan perwakilan organisasi anti-ujaran kebencian, mengaku khawatir dengan gerakan ini. Menurutnya, hal ini dapat memicu diskriminasi, eksklusi, dan bahkan kekerasan.
“Solidaritas massa yang ingin menegaskan kembali bahwa ‘kami yang terbaik’ dan ‘orang asing penyebab penderitaan kami’ kini terlihat jelas,” ujar Su-gok.
“Mereka yang percaya bahwa diskriminasi dan eksklusi dibenarkan berkumpul dan bersekutu dengan pihak berkuasa. Situasi ini sangat mirip dengan Jerman era Nazi awal.”