Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menolak membuka dokumen asli tujuh pemain naturalisasi yang tengah diselidiki FIFA. Alasannya, dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai “informasi rahasia negara” yang tidak boleh disebarkan ke publik.
Dalam pernyataan resmi, Selasa (7/10/2025), FAM menyebut seluruh berkas yang diminta FIFA terkait proses naturalisasi dan verifikasi kewarganegaraan pemain telah diklasifikasikan sebagai dokumen negara yang diatur dalam Official Secrets Act 1972 dan Passport Act 1966.
“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Rahasia Resmi 1972 dan Undang-Undang Paspor 1966, setiap pengungkapan informasi atau proses tanpa izin resmi adalah dilarang. Oleh karena itu, FAM secara hukum wajib menjaga kerahasiaan seluruh elemen terkait,” tulis pernyataan FAM dikutip dari laman The Star.
“Seluruh dokumen hanya akan dibagikan kepada FIFA untuk kepentingan penyelidikan dan banding.”
FAM Berlindung di Balik Hukum, FIFA Sudah Temukan Pemalsuan
Sikap FAM ini muncul di tengah tekanan publik setelah FIFA merilis hasil investigasi resmi yang membuktikan adanya pemalsuan data kelahiran leluhur tujuh pemain naturalisasi Malaysia.
Dokumen bertajuk “Football Association of Malaysia – Disciplinary Decision” menyebut FAM sengaja mengubah data tempat lahir kakek dan nenek pemain agar memenuhi syarat kewarganegaraan.
Hasil penyelidikan FIFA menemukan bahwa leluhur para pemain seperti Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, dan Joao Figueiredo ternyata tidak memiliki hubungan kelahiran dengan Malaysia sebagaimana diklaim oleh FAM.
Sebaliknya, data asli menunjukkan asal-usul mereka berasal dari Spanyol, Argentina, Belanda, dan Brasil.
Alasan “Rahasia Negara”
Langkah FAM menutup akses publik terhadap dokumen tersebut menuai kritik keras. Sejumlah pengamat menilai alasan “rahasia negara” tidak relevan untuk kasus olahraga, terutama ketika dokumen itu terkait transparansi proses naturalisasi pemain tim nasional.
Di negara lain, seperti Indonesia, federasi sepak bola (PSSI) bersama pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka dalam proses serupa.
Proses naturalisasi pemain seperti Mees Hilgers, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Thom Haye dilakukan secara transparan melalui dokumen resmi yang dipublikasikan ke publik.
Dalam setiap proses, Kemenkumham dan Kemenpora Indonesia secara terbuka merilis data kewarganegaraan, nomor Keputusan Presiden, hingga tanggal sumpah WNI.
Hal ini dilakukan untuk menghindari polemik keabsahan dan menjaga integritas federasi di mata FIFA dan publik.
Keengganan FAM membuka dokumen asli justru memperkuat dugaan bahwa federasi memang memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan.
Krisis kepercayaan terhadap FAM pun meningkat setelah sebelumnya situs resmi mereka diretas dan menjadi bahan ejekan publik, di tengah sanksi berat yang dijatuhkan FIFA berupa denda CHF 350.000 (Rp7,3 miliar) serta skorsing 12 bulan untuk tujuh pemain.
Publik Malaysia kini menilai FAM tidak hanya gagal secara administratif, tetapi juga kehilangan kredibilitas moral.
Apalagi, federasi masih ngotot melanjutkan banding ke FIFA dan CAS (Court of Arbitration for Sport) alih-alih mengakui kesalahan dan memulihkan reputasi sepak bola nasional.
“Malaysia seharusnya belajar dari Indonesia—bukan menutup-nutupi data, tapi membuktikan keabsahan pemain dengan transparansi,” tulis kolumnis olahraga Vietnam dalam ulasan di The Thao 247.