Perubahan dinamika pasar beras global dalam beberapa tahun terakhir mulai menggeser peta kekuatan pangan di Asia. Di tengah tekanan harga yang dialami eksportir utama seperti Thailand dan Vietnam, Indonesia justru mengambil langkah berbeda dengan memperkuat cadangan beras domestik.
Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Prima Gandhi, menilai sebagian analisis publik di dalam negeri belum sepenuhnya menangkap perubahan tersebut.
“Ada satu jenis kekeliruan intelektual yang berbahaya, yaitu ketika cara berpikir tidak mengikuti arah perubahan realitas praksis. Dunia bergerak, tetapi analisisnya tertinggal,” ujar Gandhi, Minggu (3/5/2026).
Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap diposisikan tertinggal dalam sektor pertanian dibandingkan Thailand dan Vietnam. Namun, menurut Gandhi, perkembangan terbaru justru menunjukkan keseimbangan baru, terutama setelah dinamika geopolitik global yang memengaruhi perdagangan pangan.
Data menunjukkan harga beras dunia turun signifikan pada 2025 akibat melimpahnya pasokan dari India dan negara Asia lainnya. Harga beras di Thailand tercatat berada di level terendah dalam tiga tahun terakhir, sementara Vietnam mengalami penurunan harga terdalam dalam hampir lima tahun.
Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan petani dan pelaku ekspor di kedua negara. Pemerintah Thailand merespons dengan memperpanjang dukungan untuk menjaga produksi, sementara Vietnam mulai menggeser strategi ekspor ke pasar baru seperti Timur Tengah dan Afrika serta meningkatkan kualitas beras premium.
“Negara-negara yang selama ini sering dijadikan rujukan juga sedang beradaptasi keras dengan tekanan pasar global. Fokus mereka tidak lagi semata mengejar ekspansi volume, tetapi menata ulang strategi agar petani dan pelaku usaha tetap bertahan,” kata Gandhi.
Berbeda dengan negara eksportir, Indonesia memilih memperkuat cadangan beras sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah secara bertahap meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2025. Per 23 April 2026, stok yang dikelola Perum Bulog telah mencapai sekitar 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
“Dengan stok beras pemerintah yang berada di level historis tinggi, Indonesia punya ruang manuver lebih besar menghadapi gejolak harga di pasar global. Ini membuat situasi di dalam negeri relatif lebih tenang,” ujar Gandhi.
Ia menilai penguatan stok harus dibarengi pembenahan sektor produksi. Pemerintah saat ini tengah memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, distribusi sarana produksi, serta infrastruktur pertanian guna menekan biaya usaha tani.
“Ketika banyak negara masih dipusingkan fluktuasi biaya produksi, Indonesia berusaha menahan tekanan itu melalui penataan stok dan perbaikan distribusi input pertanian. Ini bentuk keberpihakan yang harus dijaga konsistensinya,” katanya.
Gandhi juga mengingatkan agar impor beras tidak dijadikan solusi utama dalam menghadapi gejolak harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor beras Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 3,06 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan impor dalam volume besar bukan solusi ajaib. Menjaga pasar domestik di tengah situasi global yang tidak pasti bukan semata soal proteksionisme, tetapi pilihan rasional untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Meski posisi Indonesia relatif lebih kuat pada 2026, Gandhi mengingatkan tantangan jangka panjang masih besar. Stagnasi produktivitas, alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga ketergantungan pada input impor tetap menjadi pekerjaan rumah.
“Stok yang kuat hari ini adalah bantalan penting, tetapi sekaligus ruang waktu. Ini kesempatan untuk mempercepat pembenahan struktur produksi dan tata kelola pangan, bukan alasan untuk berpuas diri,” pungkas Gandhi.