Isu Mafia Goyang Kementerian Haji dan Umrah yang Baru Dibentuk Presiden Prabowo

Ilustrasi Jemaah haji Indonesia (Foto: Inilah.com/Abd Rohim Ghazali)

Niat Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), tentunya bertujuan baik.

Agar biaya haji lebih murah dan jemaah memperoleh layanan berkualitas. Sayangnya, masih ada oknum yang diduga ingin mengeruk keuntungan pribadi atas ibadah suci ini.

Isu praktik mafia, masih saja bercokol di Kemenhaj yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf Hasyim yang akrab disapa Gus Irfan, tersiar lewat akun TikTok @suarabising.

Isinya, mengingatkan Kemenhaj untuk bersikap profesional dan transparan dalam penyelenggaran tender layanan kepada jemaah haji.

Ada dua perusahaan yang tercoreng citranya, yakni Rakin dan Al Bait Quest, karena tak mampu memberikan layanan haji yang mumpuni.

Pada 2024 dan 2025, banyak masalah yang menyulitkan jemaah haji. Kala itu, Rakin menjadi operatornya.  

Kini, kedua perusahaan itu muncul sebagai kandidat pemenang tender layanan jemaah haji.

Dalam akun TikTok tersebut, memunculkan foto Gus Irfan tengah berjabat tangan dengan seseorang yang disebut bernama, Amin Indragiri.

Nah, Amin ini dikenal sebagai sosok yang berkali-kali masuk pusaran tender bermasalah. Pertemuannya berlangsung di Arab Saudi, menambah tebal ketidakpercayaan publik.

“Publik masih ingat, dua syarikah yang gagal melayani jemaah justru masih dipertahankan. Sementara laporan dugaan monopoli dan permainan proyek haji terus bergulir tanpa kejelasan. Di tengah desakan mahasiswa, DPR dan masyarakat pemerhati haji,” dikutip dari akun TikTok @suarabising, Kamis (23/10/2025).

Dugaan Permainan Tender Haji

Proses lelang atau tender untuk penyelenggaraan ibadah haji yang digelar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), diharapkan berjalan transparan, malah tercoreng dengan masuknya nama Rakin.

Dari 18 peserta itu, lolos 6 perusahaan.  Posisi teratas ditempati 
Almasia, disusul Al Bait, Rawaf Mina, Rifat Rifa’ah, dan Rakin. Perusahaan nomor buncit itu, sumber masalahnya.

Saat malam penentuan, salah satu staf Kemenhaj sebagai penentu tender, berinisial SR yang berkantor di Mekah, tiba-tiba mendapat telepon dari Jakarta.

Diduga, telepon yang berasal dari DN, pejabat tinggi Kemenhaj itu, merupakan instruksi dari DS, koleganya di DPR. Isinya, perintah untuk menghubungi Rakin dan Diful Bait.

Masuk nalar, karena DPR punya jasa saat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lewat beleid anyar itu, terbentuklah Kemenhaj yang kemudian dipimpin Gus Irfan.  

Selanjutnya, Rakin dan Difut Bait menurunkan harga menjadi 2.200 riyal, lebih rendah ketimbang penawaran Almasia. Tahu ada manuver itu, Almasia selaku pemenang, mencoba turunkan harga. Namun ditolak, alasannya sudah dibuat kontrak.

Hingga dua minggu berselang, Gus Irfan tak kunjung meneken kontrak tersebut. Boleh jadi, Gus Irfan merasa memang ada yang aneh. Sehingga dirinya tak mau bertindak gegabah.

Apalagi menyangkut kepentingan umat yang beribadah di Tanah Suci, Gus Irfan tak ingin ada masalah. Selayaknya tamu Allah mendapat kemudahan. Di sisi lain, pimpinan Rakin dan Diful Bait justru pening, karena kontraknya tak kunjung ditandatangani.

Jika Rakin dan Diful Bat berhasil menang tender, tentunya tak gratis. Apalagi, kontrak ini berdurasi panjang, sekitar 3 tahun. Diduga, ada jatah fee yang angkanya besar, mengalir ke mana-mana.

Diduga, mereka mendapat imbalan 125 riyal per jemaah. Sejauh ini, Inilah.com, belum mendapat konfirmasi dari Kemenhaj, ihwal informasi tender yang diduga bermasalah itu. Kami akan segera memberitakan dalam kesempatan pertama klarifikasi dari Kemenhaj.

Topik