Kenaikan Gaji Hakim Diharap Dibarengi Sistem Pengawasan Kuat

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah saat Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Dok. DPR)

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat integritas dan kesejahteraan aparat peradilan. Meski begitu, dirinya memberikan sejumlah catatan.

Abdullah menekankan, peningkatan kesejahteraan hakim harus disertai dengan reformasi sistemik dan pengawasan yang ketat agar tujuan utama, yakni menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan independen, benar-benar tercapai.

“Komisi III DPR mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hakim agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari tekanan ekonomi,” kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

“Namun, kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Dengan kebijakan itu, Prabowo ingin agar hidup para hakim lebih berkualitas, terhormat, dan tidak bisa disogok.

Dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna, Senin (20/10), Presiden Prabowo menegaskan bahwa hakim tidak boleh dibeli siapapun karena terkadang menangani kasus triliun rupiah.

Prabowo pun menyinggung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengembalikan Rp 13,255 triliun uang sitaan dari kasus korupsi terkait minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang perkaranya melibatkan praktik curang hakim. Menurutnya, kebijakan untuk menaikkan gaji hakim akan berbuah positif.

Abdullah sepakat dengan pandangan Prabowo. Meski begitu, ia menyebut integritas hakim ditentukan dari nilai-nilai pribadinya masing-masing.

“Integritas tidak hanya dibentuk oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sistem nilai, etika, dan penegakan disiplin internal yang konsisten,” ungkap Abdullah.

Ia mendukung upaya Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas hakim. Hanya saja, Abdullah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran terkait kebijakan tersebut.

“Peningkatan gaji yang signifikan harus memperhatikan keseimbangan fiskal negara, serta memastikan bahwa kebijakan serupa tidak menimbulkan kesenjangan antar profesi penegak hukum lain seperti jaksa, panitera, dan aparat penegak hukum di tingkat bawah yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan,” jelasnya.
 

Topik