Macet Horor Ketapang–Gilimanuk Terus Berulang, Jalur Penyeberangan Baru Dinilai Mendesak

Puncak arus balik Lebaran 2026 di lintasan Ketapang–Gilimanuk. (Dok. ASDP)

Kemacetan berkepanjangan di jalur penyeberangan Jawa–Bali kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Iman Sukri, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah strategis untuk mengurai kepadatan, terutama di lintasan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Desakan itu muncul setelah antrean panjang kendaraan kembali terjadi di kedua sisi penyeberangan. Kondisi yang kerap disebut sebagai “macet horor” tersebut dinilai berulang tanpa solusi yang signifikan.

“Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang–Gilimanuk saja,” ujar Iman dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (3/4/2026).

Menurut dia, lonjakan volume kendaraan tidak lagi sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini. Ketergantungan pada satu jalur utama dinilai menjadi penyebab utama terjadinya penumpukan ekstrem.

Sebagai solusi, Iman mengusulkan pengembangan jalur penyeberangan baru, termasuk membuka akses menuju wilayah Bali bagian utara. Opsi lain yang dinilai potensial adalah mengoptimalkan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai simpul alternatif penyeberangan.

“Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini,” jelasnya.

Ia menekankan, pengembangan infrastruktur tersebut tetap harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali, terutama terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali.

“Menambah atau memperkuat pelabuhan lain menuju Bali, tentu tidak mengurangi penghormatan kita terhadap adat dan budaya masyarakat Bali yang tidak menghendaki pembangunan jembatan. Justru ini menjadi solusi yang seimbang—akses tetap terbuka, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat,” tegasnya.

Iman berharap pemerintah pusat segera melakukan kajian menyeluruh dan menindaklanjuti dengan kebijakan konkret, agar konektivitas Jawa–Bali menjadi lebih andal serta mampu mendukung aktivitas ekonomi di kedua wilayah.