Pakar keamanan siber yang juga Chairman Lembaga Riset CISSReC, Pratama Dahlian Persadha, menyoroti fenomena phone farm yang diduga ikut memperkeruh situasi demonstrasi 28–31 Agustus 2025.
Ia menegaskan, praktik ini mampu memanipulasi opini publik secara masif dan harus segera ditangani serius oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Phone farm itu sistem puluhan hingga ratusan ponsel yang dikendalikan otomatis lewat komputer. Satu operator bisa mengelola ratusan perangkat untuk registrasi ribuan akun palsu, lalu dipakai menyebar provokasi atau komentar spam,” ujar Pratama dalam keterangannya kepada inilah.com, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, pola akun bot relatif mudah dikenali, seperti pengikut sedikit, following ribuan, postingan kosong atau berulang, akun private namun aktif menyebar komentar seragam.
Meski begitu, aparat keamanan maupun platform digital masih kesulitan menindak karena teknologi bot makin canggih.
“Sekarang bot pakai AI untuk meniru perilaku manusia—variasi waktu posting, interaksi natural—sehingga sulit dideteksi otomatis. Regulasi di Indonesia juga masih lemah, sementara volume konten sangat besar. Platform memang hapus jutaan akun, tapi bot baru cepat muncul lagi lewat phone farm,” jelasnya.
Pratama menilai dampak pasukan bot sangat besar karena mampu menciptakan ilusi dukungan massa.
“Mereka bikin like, share, komentar hingga satu narasi seolah populer. Efek psikologisnya orang ikut arus, lalu memperkuat polarisasi. Ini berbahaya karena merusak kualitas demokrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut secara teknologi dalang di balik jaringan phone farm bisa dilacak dengan forensik digital, meski penuh tantangan.
“Analisis IP, pola transaksi, metadata konten, hingga jejak server bisa dipakai. Jadi kalau serius, pemberi kerja bot ini bisa diketahui,” ungkapnya.
Untuk masyarakat, Pratama mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi.
“Ciri buzzer biasanya followers receh, username acak, foto profil kosong, aktif 24 jam tanpa jeda, dan komentarnya seragam. Laporkan ke platform, gunakan tools seperti Botometer, serta tingkatkan literasi digital,” sarannya.
Pratama menegaskan, fenomena phone farm dan bot politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi digital Indonesia. Karena itu, ia mendesak Komdigi tidak tinggal diam.
“Komdigi harus tegas, buat regulasi yang jelas, perkuat kerja sama dengan platform global, dan bangun sistem deteksi dini berbasis AI. Kalau dibiarkan, manipulasi opini publik ini bisa merusak demokrasi kita,” pungkasnya.