Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak main-main dengan urusan belanja negara. Bulan depan, ia akan ‘berpatroli’ ke sejumlah kementerian yang lambat menyerap anggaran. Ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan ancaman nyata: kementerian yang tak becus membelanjakan duit rakyat, siap-siap dananya disunat.
“Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Menurut dia, patroli ini bertujuan untuk mencari tahu kendala di balik lambannya serapan anggaran. Purbaya berjanji akan membantu kementerian-kementerian tersebut agar bisa belanja lebih cepat. Namun, ada batas waktu yang diberikan. Jika hingga akhir Oktober tak ada perbaikan signifikan, Purbaya tidak akan ragu-ragu.
“Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober, kalau mereka berpikir kita enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya, kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung jawab ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” tegas Purbaya.
Ancaman ini bukan gertak sambal. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2025, beberapa kementerian memang mendapat alokasi anggaran super besar. Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menjadi yang teratas, dengan pagu anggaran mencapai Rp166,26 triliun. Angka ini sedikit turun 5,05 persen dari outlook 2024 yang sempat menyentuh Rp175,11 triliun, namun tetap menjadi yang terbesar.
Di urutan kedua, ada Polri dengan anggaran Rp126,62 triliun, naik tipis 2,5 persen dari tahun sebelumnya. Dana jumbo ini dialokasikan untuk memperkuat keamanan siber, pemberantasan narkoba, dan peningkatan fasilitas publik.
Yang menarik, Kementerian Kesehatan melonjak ke posisi ketiga dengan pagu Rp105,65 triliun, naik signifikan dari outlook 2024. Lonjakan ini mencerminkan fokus baru pemerintah pada reformasi sistem layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting pascapandemi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum yang biasanya langganan tiga besar, kini berada di peringkat keempat dengan alokasi Rp110,95 triliun. Meski nomenklatur ‘PUPR’ sudah tidak ada, anggaran sektor infrastruktur fisik tetap besar, menunjukkan komitmen pemerintah melanjutkan proyek strategis nasional.
Dengan patroli Purbaya, semua mata kini tertuju pada kementerian-kementerian pemilik anggaran jumbo. Ini menjadi ujian nyata bagi kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam hal efisiensi dan akuntabilitas belanja negara.
Dana yang lambat diserap tak hanya menghambat program pemerintah, tetapi juga merugikan rakyat. Purbaya ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bekerja untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar ‘nganggur’ di rekening kementerian.