Meratapi Kelas Menengah: Suku Bunga Naik Bikin Daya Beli Tercekik

Ekonom sekaligus ahli bidang Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan apa salah kelas menengah di Indonesia sehingga harus berhadapan dengan tekanan ekonomi yang bertubi-tubi.

Celakanya lagi, tak ada yang hadir untuk membantu atau menyelamatkan mereka. “Kenapa setiap tekanan ekonomi selalu berakhir di kantong mereka (kelas menengah)? Mulai dari suku bunga tinggi, kini harga Pertamax naik,” tandasnya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Tak lama setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,50 persen, harga Pertamax juga melonjak 32,1 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

“Bagi sebagian pengambil kebijakan, angka ini mungkin hanya deretan statistik di layar rapat. Akan tetapi bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan makin berat, biaya antar-jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang semakin cepat terkuras,” bebernya.

Rumusan masalahnya, menurut Achmad Nur, sejatinya sederhana namun menyakitkan. Selama ini, kelas menengah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan konsumsi nasional justru terus diperlakukan sebagai bantalan kebijakan.

“Ketika negara perlu menjaga rupiah, BI Rate dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah pun harus menanggung beban,” imbuhnya.

Ketika bantuan sosial (bansos) dibagikan, lanjutnya, kelas menengah harus rela duduk di pinggiran hanya sebagai penonton. Karena dianggap sebagai kelompok mampu yang tidak perlu dibantu.

“Ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya,” imbuhnya.

Indonesia, kata dia, tidak bisa terus meratapi merosotnya kelas menengah sambil membiarkan kebijakan ekonomi bekerja seperti mesin pemeras daya beli.

Suka atau tidak, kelas menengah bukan sekadar kelompok pendapatan. Mereka adalah fondasi pasar domestik, pembayar pajak, penyerap kredit perbankan, pengguna transportasi, pembeli rumah, pembayar pendidikan, dan penggerak konsumsi.

“Jika kelas ini rapuh, ekonomi nasional akan kehilangan penyangga utamanya,” imbuhnya.

Kelas menengah Indonesia, menurutnya, ibarat jembatan utama di sebuah kota. Semua kendaraan melewatinya: konsumsi, pajak, kredit, pendidikan, perumahan, transportasi, dan investasi keluarga.

Ketika jembatan itu jarang diperbaiki, niscaya akan mudah rusak atau retak. Ironisnya, pemerintah hanya memasang rambu “hati-hati”. Saat jembatan makin rapuh, beban kendaraan justru ditambah.

Pada akhirnya, yang ditakutkan bukan hanya jembatannya runtuh, melainkan seluruh arus ekonomi menjadi tersendat.