Kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Pasalnya, kenaikan pangkat seorang kapolda menjadi jenderal bintang tiga baru pertama kali terjadi.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai kondisi ini mencerminkan belum mapannya sistem meritokrasi dalam tubuh institusi tersebut.
Menurut Bambang, kenaikan pangkat dan promosi jabatan strategis di Polri masih kerap lebih dipengaruhi oleh patronase, kedekatan dengan kekuasaan, serta jaringan angkatan, dibandingkan indikator objektif seperti integritas, kapasitas, dan rekam jejak profesional.
“Pangkat bintang akhirnya bukan sekadar simbol karier, tetapi simbol perebutan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya institusional,” kata Bambang kepada inilah.com, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, ketika proses promosi tidak berjalan transparan dan bahkan melompati senioritas tanpa parameter yang jelas, konflik elite internal menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan. Dalam situasi seperti ini, muncul fragmentasi di dalam tubuh organisasi yang memperkuat polarisasi antar kelompok.
Bambang menekankan, persoalan utamanya bukan semata rivalitas antar-jenderal, melainkan kegagalan membangun sistem karier yang kredibel dan konsisten berbasis merit.
Ia menyebut adanya paradoks antara senioritas angkatan dengan praktik “fast track promotion” yang justru sering kali berbasis kedekatan kekuasaan.
“Ketika ada perwira yang melompati angkatan tanpa parameter transparan, legitimasi organisasi terganggu. Di titik itu muncul sentimen angkatan dan blok patronase berupa fenomena ‘gerbong-gerbongan’,” ujarnya.
Potensi Perang ‘Bintang’ di Internal Polri
Fenomena tersebut, lanjut dia, membuat dinamika internal Polri tidak lagi hanya soal kompetisi profesional, tetapi juga pertarungan faksi untuk menguasai orbit kekuasaan institusional. Hal ini dinilai berbahaya karena dapat menggeser orientasi lembaga dari pelayanan publik menjadi arena perebutan pengaruh.
Lebih jauh, Bambang mengingatkan bahwa dominasi kultur patronase atas profesionalisme berpotensi membuat meritokrasi hanya menjadi slogan administratif. Dalam praktiknya, sistem yang berjalan justru cenderung oligarkis.
Dampaknya tidak hanya memicu konflik internal, tetapi juga menimbulkan demoralisasi di kalangan perwira yang berintegritas dan berprestasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, ia menilai reformasi Polri akan sulit mencapai substansi dan hanya berhenti pada perubahan kosmetik.
“Selama struktur informal kekuasaan masih kuat, ‘perang bintang’ akan terus direproduksi dari generasi ke generasi,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pembenahan Polri tidak cukup dilakukan di permukaan, melainkan membutuhkan perombakan sistem karier yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berbasis meritokrasi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa dirinya menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Sigit seperti dikutip Antara, Kamis (14/5/2026)
Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi dipimpin oleh seorang pati berpangkat jenderal bintang tiga atau Komjen.
Jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh Asep Edi Suheri yang sebelumnya berpangkat Irjen dan kini berpangkat Komjen.
Asep Edi Suheri merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972.
Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus siber, narkotika, hingga kejahatan lintas negara.
Sebelumnya, Asep ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya melalui Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 menggantikan Komjen Pol. Karyoto yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2025, Asep diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota (2011), Wakapolresta Bekasi Kota (2015), Kapolresta Tangerang (2016), Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020), Dirtipidsiber Bareskrim Polri (2021), Wakabareskrim Polri (2022).