Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Subsidi Pangan di APBD 2026

Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Subsidi Pangan di APBD 2026

syahidan.jpg

Kamis, 13 November 2025 – 18:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. (Foto: JakartaTerkini)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. (Foto: JakartaTerkini)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, subsidi pangan tetap aman dan tidak mengalami pengurangan dalam APBD 2026, meskipun sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin telah mengesahkan anggaran tahun 2026 yang mencantumkan adanya pemangkasan subsidi.

“Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui APBD Perubahan 2026 apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai.

“Nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan,” ujar Pramono menerangkan.

Sebelumnya, DPRD DKI menggelar Rapat Paripurna terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026. DPRD dan Pemprov DKI mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan nilai Rp81,3 triliun, turun dari perencanaan awal akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun.

Oleh sebab itu, rapat tersebut dihujani interupsi dari sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta. Mereka memprotes adanya pengurangan anggaran subsidi pangan pada tahun depan hingga Rp300 miliar.

“Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan itu kenapa dikurangin? Karena daging dan susu UHT tidak diminati,” kata anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.

Kemudian, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine menyatakan fraksinya keberatan atas pengurangan anggaran tersebut. Ia pun meminta DPRD dan Pemprov mempertimbangkan ulang terkait penurunan anggaran subsidi pangan.

Menurutnya, masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi. Ia menyebut, jumlah penerima manfaat akan berkurang jika anggaran tersebut dipotong.
 

Topik
Komentar

Visited 2 times, 1 visit(s) today