Reformasi Polri Harus Substansial, Bukan Sekadar Kosmetik

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. (Foto: Tangkapan layar/Instagram/@cisaofficial)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya akan berhasil jika dilakukan secara substansial.

“Reformasi bisa mengembalikan citra Polri tetapi dengan syarat dilakukan secara substansial, bukan sekadar kosmetik,” ujar Herry kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan reformasi itu diharapkan mampu menyentuh akar persoalan, yakni mulai dari budaya kekuasaan, sistem rekrutmen, dan pola kepemimpinan yang dapat menjadi titik balik bagi Polri untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Menanggapi pembentukan Tim Reformasi Polri baik oleh Presiden maupun internal Polri sendiri, Herry menyebut secara struktural langkah tersebut memberi ruang optimisme. Namun, menurutnya, optimisme itu perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dan independensi lembaga pengawas.

“Secara struktural, ada peluang untuk optimistis namun secara substantif, optimisme itu harus disertai dengan tekanan publik, keterlibatan masyarakat sipil, dan jaminan bahwa komite reformasi benar-benar independen. Tanpa itu, reformasi bisa terjebak dalam birokratisasi dan reproduksi kekuasaan lama,” terang Herry.

Herry menegaskan, tanpa reformasi yang menyentuh akar persoalan dan melibatkan kontrol publik, upaya perubahan di Polri berisiko hanya menjadi wacana tanpa hasil nyata.

Diketahui, Komite Reformasi Polri yang bakal diumumkan dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini sudah sangat dinanti publik. Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menyambut langkah ini sebagai momentum krusial untuk membangun pengawasan eksternal yang selama ini dinilai lemah.

Tokoh-tokoh besar seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie disebut-sebut akan mengisi komite tersebut. Sudding yakin keberadaan mereka bakal memberi warna positif.

Dia mengingatkan, reformasi akan terwujud jika komite ini diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi, dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.

“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Soal adanya pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri internal, dikhawatirkan akan dijadikan tameng meredam kritik publik dan meminimalkan reformasi struktural maupun kultural.

Sudding bilang, evaluasi internal harus dikombinasikan dengan kontrol eksternal yang kuat, agar reformasi tidak berhenti pada level administratif.

Topik