Senin, 13 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Sejumlah warga berkumpul di Balai Kota untuk mengikuti proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada Selasa (22/4/2025).(Foto: Inilah.com/Syahidan)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berimbas bagi para pencari kerja. Pemprov Jakarta memutuskan untuk membatasi rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) dan PPSU.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pembatasan kuota rekrutmen menjadi salah satu langkah penyesuaian anggaran yang diambil.
“Yang mungkin terdampak ringan adalah rekrutmen baru seperti petugas damkar dan PPSU di 2026 kuotanya dibatasi, tapi yang sudah ada tetap prioritas,” ujar Chico saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
Meski harus berhemat, Chico menegaskan, langkah ini tidak akan mengganggu rencana kerja strategis Ibu Kota. Komitmen untuk melanjutkan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap menjadi prioritas.
“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek (2025–2026) maupun jangka panjang (hingga 2029 sesuai RPJMD), asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” tegasnya.
Kebijakan pusat memangkas TKD ini membuat APBD DKI 2026 diproyeksikan turun signifikan, dari Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp79,03 triliun. Penurunan lebih dari Rp16 triliun ini membutuhkan penyesuaian dan penyusunan ulang skala prioritas.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mendesak agar Pemprov DKI tetap mempertahankan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Jangan sampai apa yang terjadi (pemangkasan DBH) menghentikan laju pembangunan di Jakarta, apalagi terhadap infrastruktur prioritas,” kata Bun Joi.
Ia merinci sejumlah infrastruktur publik yang tidak boleh diabaikan, di antaranya pembangunan rusunawa, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan sekolah.
“Ke depannya, Pemprov DKI perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang penting bagi publik,” ujar Bun Joi.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya melanjutkan proyek-proyek pengendalian banjir. Pembangunan dan perawatan infrastruktur pengendali air seperti pompa, waduk, turap, serta proses pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai seperti Kali Ciliwung harus tetap mendapat perhatian serius.