Respons Peringatan Lembaga Rating Global, Analis: Pemerintah Hanya Bela Diri Saja

Mendekati Lebaran, masyarakat antusias menukarkan uang dengan pecahan baru. (Foto: Antara).

Respons pemerintah terhadap peringatan lembaga pemeringkat global menunjukkan upaya stabilisasi cepat, Tapi sayang masih menyisakan pertanyaan terkait kredibilitas reformasi struktural jangka panjang.
 
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memberikan klarifikasi dan penegasan kebijakan menyusul peringatan dari S&P Global Ratings, Moody’s Ratings, dan MSCI Inc. Pemerintah menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi. Pendekatan tersebut masih didominasi karakter normatif dan defensif.
 
“Pemerintah relatif cepat merespons peringatan lembaga rating. Tetapi respons itu lebih bersifat pembelaan terhadap fundamental makro yang ada, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural yang benar-benar baru dan terukur,” ujar Analis Ekonomi Politik dan Pasar Saham, Kusfiardi di Jakarta, Senin (2/3/2026).
 
Dia menilai, langkah pemerintah melalui berbagai forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen untuk menjaga defisit bisa di bawah 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Selain itu, pemerintah berjanji untuk memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara.
 
Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk menjaga persepsi pasar dan mencegah downgrade lanjutan. Namun demikian, pasar tetap menuntut konsistensi implementasi dan peningkatan transparansi tata kelola.
 
“Pasar bukan hanya menilai angka makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya bersifat reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka,” tambah Kusfiardi.

Persepsi Analis dan Investor Global

Sejumlah analis menilai outlook negatif dari Moody’s merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko fiskal jangka menengah. Investor global mengamati periode 12–18 bulan ke depan sebagai fase krusial untuk menguji kredibilitas kebijakan.
 
Penurunan rekomendasi saham Indonesia oleh sejumlah bank investasi internasional, serta arus keluar modal yang terjadi sejak awal 2026, mencerminkan kehati-hatian pasar. Potensi peninjauan indeks oleh MSCI juga menjadi faktor yang memperbesar volatilitas.
 
“Dalam konteks ini, karakter kebijakan yang dinilai normatif, yakni mengikuti standar pengelolaan fiskal konvensional tanpa terobosan struktural signifikan, dipandang belum cukup menjawab target ambisius pertumbuhan 8 persen pada 2029,” kata Kusfiardi.