Selamat Datang B50, Pakar UGM Harap Jadi Solusi Energi tapi Jangan Babat Hutan

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. (Foto: Dok. UGM).

Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengingatkan pemerintah yang memulai implementasi Biodiesel-50 (B50) pada hari ini (1/6/2026).

“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, program B50 ini efektif untuk menghentikan impor solar. Saya jadi ingin tertawa, bagaimana dengan impor minyak mentah. Bukannya naik jika menggunakan B50,” ungkap Fahmy di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, untuk menghasilkan Solar dalam pencampuran B50 ini, dibutuhkan minyak mentah (crude oil) impor. Artinya, program B50 betul untuk menghentikan impor solar. Di sisi lain, malah menaikkan impor minyak mentah.

“Selain itu, fluktuasi harga minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dunia, sangat memengaruhi biaya produksi B50. Pada saat harga CPO dunia tinggi, tentunya mendongkrak harga keekonomian B50 di dalam negeri. Atau pemerintah harus merogoh APBN untuk subsidi B50,” terangnya.

Asal tahu saja, B50 merupakan bahan bakar minyak (BBM) untuk diesel yang terdiri dari campuran 50 persen minyak nabati berbahan baku minyak sawit Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan 50 persen Solar. Pada 2025 total konsumsi Solar mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan penggunaan B40, menurunkan impor Solar menjadi 23,4 KL. Dengan B50,

Masih menurut Fahmy, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan trade-off kebutuhan CPO lintas sektor yakni energi, pangan dan ekspor. 
Sebelumnya, terjadinya trade-off antara pangan dan ekspor saja, memicu krisis minyak goreng di dalam negeri.  

“Saat harga dunia CPO menjulang tinggi, pengusaha CPO lebih mendahulukan ekspor demi cuan, ketimbang memasok bahan baku minyak goreng. Dampaknya krisis pasokan CPO yang mengerek naik harga minyak goreng,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Fahmy, pemerintah harus menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Karena, program B50 membuat permintaan CPO di dalam negeri, bertambah. Kalau tidak, berpotensi krisis minyak goreng yang lebih dahsyat ketimbang yang sudah-sudah.

Peningkatan permintaan CPO untuk kebutuhan energi, pangan dan ekspor, lanjutnya, memang bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi CPO melalui perluasan  tanaman sawit.

Namun jangan sampai perluasan tanaman sawit dilakukan dengan membabat hutan. Musibah tanah longsor dan banjir bandang di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu adalah pengalaman pahit dari rusaknya hutan akibat ekspansi ugal-ugalan perkebunan sawit dan pertambangan.

Pembabatan hutan secara ugal-ugalan pada saatnya menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Sumatera. B50 seharusnya mengatasi masalah energi, tanpa menimbulkan masalah krisis pangan dan babat hutan.  

Fahmy menjelaskan, program B50 merupakan pengembangan B40 yang sudah diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025. Terlepas dari berbagai kekurangan, kebijakan B50 layak diapresiasi sebagai upaya untuk menekan impor BBM,  menghemat devisa, dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit.