Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan rencana mengkaji kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu lewat PT Pertamina (Persero).
Hal itu, dia ungkapkan merespons sorotan masyarakat terkait kekosongan BBM di SPBU swasta, menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut. “Kita mau kaji,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/9/2025).
Qodari menjelaskan, rencana kajian kebijakan impor BBM ini perlu dilakukan, mengingat isu tersebut terus bermunculan. Dia berharap, hasil kajian KSP bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebelum menerapkan kebijakan impor BBM satu pintu. “Nah, Mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media,” ucap pria berharta Rp261 miliar itu.
“Mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding,” ujar Qodari menambahkan.
Qodari lantas menyebut, kajian perlu dilakukan untuk menyeimbangkan beragam kepentingan. Mengingat, isu BBM termasuk kompleks, karena banyaknya aktor yang terlibat.
“Kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu, kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kadang-kadang begitu,” jelasnya.
“Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan,” jelas Qodari melanjutkan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dirinya sengaja tak beri kuota impor untuk SPBU swasta sehingga harus membeli ke Pertamina. Dia menegaskan, kuota tahun ini justru lebih tinggi 110 persen dari 2024.
“Gini gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
“Tetapi, untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina,” ujarnya menambahkan.
Bahlil menjelaskan, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Bahlil pun menampik pemerintah telah menutup akses impor hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar SPBU swasta dengan milik pemerintah.
“Ini bukan persoalan persaingan usaha, ini soal Pasal 33 (UUD 1945) hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara. Tetapi bukan berarti totalitas semuanya dikuasai negara. Dan saya pikir, sudah fair kok, sudah dikasih 110 persen,” jelasnya.